Ketegangan geopolitik global dan tantangan fiskal memaksa Pemerintah Indonesia mengambil langkah berupa penyesuaian postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kebijakan efisiensi yang menyasar pos keselamatan transportasi di Kementerian Perhubungan dinilai telah melampaui batas kewajaran dan berpotensi menjadi “bom waktu” bagi keselamatan publik di jalan raya.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengkritik kebijakan tersebut. Sebab, memangkas anggaran keselamatan bukan sekadar urusan teknis di atas kertas, melainkan perjudian terhadap nyawa masyarakat.
Mimpi mencetak generasi unggul kini terbentur tantangan fiskal dan geopolitik. Gejolak pasokan minyak global akibat konflik Timur Tengah memaksa pemerintah memangkas anggaran di berbagai kementerian, termasuk pos keselamatan transportasi. Pemangkasan ini telah melampaui batas efisiensi dan mulai mengancam keselamatan publik,”
kata Djoko kepada owrite, Kamis, 26 Maret 2026
Ketika keselamatan dianggap sebagai beban biaya dan bukan investasi, setiap kilometer perjalanan yang ditempuh warga berubah menjadi risiko yang tak terukur. Ia memaparkan lima dampak fatal dari pemangkasan anggaran keselamatan transportasi:
1. Lonjakan Angka Kecelakaan dan Fatalitas
Minimnya dana membuat kegiatan inspeksi keselamatan (ramp check) untuk bus dan truk tidak dapat berjalan rutin. Akibatnya, kendaraan tidak layak jalan beroperasi bebas. Hal ini diperparah dengan fasilitas jalan yang terbengkalai, seperti tidak ada rambu, marka reflektif, pagar pengaman, hingga lampu penerangan. Jalanan gelap tanpa rambu akan menjadi titik buta mematikan.
2. Normalisasi Pelanggaran Kendaraan Berat (ODOL)
Pengurangan anggaran operasional jembatan timbang membuat pengawasan truk bermuatan dan berdimensi lebih (Over Dimension Over Loading/ODOL) menjadi lemah. Pembiaran ini merusak ketahanan infrastruktur jalan raya. Jalan yang berlubang dan bergelombang akibat truk ODOL menjadi faktor utama penyebab kecelakaan fatal, terutama bagi para pengendara sepeda motor.
3. Krisis SDM dan Kompetensi Pengemudi
Keselamatan transportasi sangat bergantung pada faktor manusia. Peniadaan program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi membuat pengemudi transportasi umum dan barang kehilangan pemahaman mitigasi kecelakaan serta teknik defensive driving. Pengemudi yang hanya mengandalkan insting saat menghadapi medan sulit merupakan pertaruhan yang sangat berbahaya.
4. Kerugian Ekonomi yang Membengkak
Alih-alih berhemat, pemangkasan anggaran justru memicu pembengkakan biaya penanganan pasca-kecelakaan, seperti santunan kematian, perawatan rumah sakit, hingga perbaikan infrastruktur.
Data Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri sepanjang 2025 menunjukkan tingginya angka korban di usia produktif. Dengan rincian: korban usia di bawah 17 tahun (15 persen), 17–25 tahun (25 persen), 26–45 tahun (33 persen), dan 46–65 tahun (22 persen). Artinya, 58 persen korban berada di rentang usia produktif 17-45 tahun. Kendaraan roda dua tercatat sebagai penyumbang kecelakaan tertinggi mencapai 76,6 persen.
Kehilangan nyawa di rentang usia ini bukan sekadar angka statistik, melainkan hilangnya motor penggerak ekonomi bagi keluarga sekaligus negara,”
ujar Djoko.
5. Dampak Sosial dan Isolasi Wilayah
Kecelakaan beruntun menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat. Jika transportasi umum berhenti beroperasi karena minimnya jaminan keselamatan, warga di pelosok terancam semakin terisolasi secara ekonomi dan kehilangan akses pendidikan.
Ia berpandangan, upaya negara mencetak manusia unggul melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun penguatan fasilitas pendidikan akan berujung sia-sia jika urat nadi mobilitas masyarakat tidak aman.
Keselamatan bertransportasi harus dipandang sebagai investasi kemanusiaan yang nilainya tidak sebanding dengan surplus APBD/APBN mana pun, sejalan dengan amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai langkah konkret yang harus diambil pemerintah agar efisiensi tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan, Djoko memberikan perbandingan antara anggaran transportasi dan program prioritas pemerintah.
Anggaran keselamatan transportasi tidak sebesar program MBG. Namun, manfaatnya sangat besar ketimbang MBG yang (faktanya justru) memberi manfaat buat 90 persen kelompok mampu,”
kata Djoko.
