Itu akan masuk ke mana-mana, dan dokumen itu pasti disampaikan ke kementerian/lembaga terkait lainnya. Kalau itu belum nyampai di sana-sana berarti belum, secara kondisi kita ini,”
ujar Wahyudi saat konferensi di kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Maret 2026.
Wahyudi meminta agar pihak media dan masyarakat tidak berspekulasi lebih jauh atau mendahului pengumuman resmi. Dia pun mengingatkan pentingnya menunggu arahan tunggal dari pemerintah pusat sebelum menyimpulkan sebuah kebijakan.
Terkait status dokumen yang diduga sebagai data internal yang merembes ke publik, Wahyudi menyatakan pihaknya tidak ingin dipaksa memberikan label tertentu pada informasi tersebut.
Posisi kami jangan dipaksa itu bocor atau tidak,”
tekannya.
Wahyudi menjelaskan setiap kebijakan strategis berada di bawah kendali penuh pemerintah pusat sebagai pemegang keputusan tertinggi. BPH Migas juga menempatkan diri sebagai lembaga pelaksana yang mendukung kebijakan tersebut.
Ya, lebih bagus teman-teman yang sudah tahu kami sampaikan statement-nya bahwasanya semua call-nya menunggu pemerintah. Negara kita adalah satu leader-nya pemerintah, gitu ya? Kami yang membantu pemerintah, gitu kan?”
imbuh Wahyudi.
Wahyudi menjanjikan keterangan resmi akan segera disampaikan begitu keputusan final telah diambil pemerintah.
Nanti setelah keputusan pemerintah pasti kami akan sampaikan lebih lanjut,”
tutupnya.
