Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pembangunan kawasan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN terus dilanjutkan meski ada kebijakan efisiensi anggaran. Kawasan ini ditargetkan rampung pada 2027-2028.
Basuki mengatakan, pembangunan dua kawasan tersebut tetap menjadi prioritas. Proyek ini mencakup pembangunan gedung-gedung utama lembaga negara sekaligus infrastruktur pendukung dan jalan kawasan.
Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,”
ujar Basuki dalam keterangannya dikutip Senin, 13 April 2026.
Basuki menjelaskan, di kawasan legislatif pembangunan akan meliputi lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.
Untuk Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Saat ini, proses penyempurnaan desain tengah menunggu persetujuan Presiden.
Selain itu, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer (km) juga tengah disiapkan untuk mendukung konektivitas antarbangunan. Tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilaksanakan.
Sedangkan pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama, mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan.
Kemudian paket kedua, meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid. Seluruh area ini dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 km.
Di samping itu, penguatan infrastruktur air juga terus dilakukan melalui pembangunan embung dan kolam retensi diantaranya embung EC-08 dan kolam retensi TR01.
Basuki menuturkan, jaringan perpipaan air minum tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan di KIPP IKN.
