Indonesia membuka peluang kerja sama sektor nikel dengan Filipina, meski belum ada kesepakatan resmi antar pemerintah (G2G) hingga saat ini.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, 5 Mei 2026.
Bahlil menjelaskan, Indonesia tengah mendorong hilirisasi dan industrialisasi sebagai strategi utama pengelolaan sumber daya alam, termasuk nikel. Sementara Filipina, dinilai sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan nikel, meski tidak sebesar Indonesia.
Dalam konteks kerja sama G2G itu tidak ada. Tetapi kalau memang ada B2B yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, saya pikir opsi itu selalu ada,”
kata Bahlil.
Terbuka Skema B2B
Menurut Menteri ESDM itu, peluang kerja sama justru lebih terbuka melalui skema business to business (B2B). Skema ini dinilai lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan kebutuhan industri, terutama dalam rantai pasok bahan baku dan pengembangan hilirisasi.
RI sendiri saat ini merupakan salah satu produsen nikel terbesar dunia dan tengah mempercepat pengembangan industri turunan, seperti baterai kendaraan listrik. Di lain sisi, Filipina juga dikenal sebagai produsen nikel, namun dengan kapasitas yang relatif lebih terbatas.
Bahlil menegaskan, pemerintah tetap fokus memastikan nilai tambah dari komoditas nikel diperoleh di dalam negeri. Karena itu, setiap bentuk kerja sama harus memberikan manfaat ekonomi yang seimbang dan mendukung agenda hilirisasi nasional.
Kalau memang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, tentu kita terbuka,”
tutupnya.
