ESDM Pasang Rem Praktik Blending Batu Bara, Pengusaha Wajib Minta Restu Bahlil

Lebih jauh, permohonan harus dilengkapi berbagai dokumen pendukung, mulai dari persetujuan RKAB untuk batu bara induk dan batu bara pencampur, kontrak pembelian batu bara pencampur, kontrak penjualan hasil pencampuran, hingga hasil pengujian kualitas batu bara dari surveyor terdaftar.

Selain itu, perusahaan juga diwajibkan menyampaikan simulasi spesifikasi batu bara sebelum dan sesudah proses pencampuran. Nantinya, informasi yang harus dilaporkan mencakup nilai kalori, kandungan sulfur, kadar air, dan kadar abu.

Kementerian ESDM juga selanjutnya akan melakukan evaluasi atas permohonan tersebut sebelum menerbitkan persetujuan atau penolakan. Dalam hal permohonan ditolak, pemerintah wajib menyampaikan alasan penolakan kepada perusahaan pemohon.

Dalam hal terjadi kesalahan administratif dan/atau kesalahan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur dalam proses penerbitan persetujuan atau penolakan RKAB, Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perbaikan,”

demikian bunyi Pasal 33.

Perusahaan Wajib Lapor Realisasi Blending Batu Bara 

Tidak hanya mewajibkan persetujuan awal, regulasi baru tersebut juga memperkuat aspek pengawasan pasca-pelaksanaan. Perusahaan yang telah memperoleh izin blending diwajibkan melaporkan realisasi kegiatan pencampuran batu bara secara berkala setiap tiga bulan kepada pemerintah.

Kewajiban pelaporan tersebut menjadi instrumen pengawasan tambahan untuk memastikan kesesuaian kualitas batu bara yang diproduksi dan diperdagangkan dengan spesifikasi yang telah disetujui.

Melalui aturan ini juga memantik harapan agar tata niaga batu bara menjadi lebih transparan dan akuntabel. Penguatan pengawasan juga ditujukan untuk mencegah potensi manipulasi kualitas batu bara yang dapat berdampak pada penerimaan negara maupun kredibilitas industri pertambangan nasional.