Pasokan Batu Bara PLN Tekor 20 Juta Ton, Bahlil Pede Indonesia Bebas Pemadaman Bergilir

Tim tersebut terdiri dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta PLN.

Bahlil berkata keberadaan tim tersebut bukan hanya untuk mempercepat pemenuhan pasokan batu bara, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan transparan dan tepat sasaran hingga batu bara benar-benar sampai ke pembangkit listrik.

“Ini dalam rangka transparansi. Kami ingin tahu agar tidak ada masalah di teknis. Jangan barang sudah ada, ESDM sudah memberikan penugasan, tapi kalau tidak dieksekusi maka tidak sampai di powerplant,”

ujar dia.

Skema Subsidi

Selain itu, pengawasan yang ketat juga akan dilakukan lantaran PLN telah menerima berbagai bentuk dukungan pemerintah melalui skema subsidi energi primer maupun kompensasi tarif listrik. Maka tata kelola pengadaan yang akuntabel menjadi penting untuk menjaga efisiensi dan kesehatan keuangan negara.

“Kalau negara tidak hadir bersama-sama dengan PLN untuk melakukan pengawasan dan manajemen yang presisi, itu akan melahirkan cost lebih. Kalau cost lebih itu nanti PLN mendapat 7 persen dari Opex. Semakin tinggi Opex-nya, maka semakin membebani keuangan negara,”

tutup Bahlil.