Investor Patriot-Merah Putih Bond Bebas Gugatan Perdata dan Pidana, Pemerintah Bilang Gini

Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata,”

tulis Pasal 50A ayat (5) dikutip pada Senin, 22 Juni 2026.

Lalu pada Pasal 50A ayat (6) mengatur bahwa data dan informasi yang berasal dari kegiatan pembelian surat utang khusus tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak, serta menjadi alat bukti dalam proses hukum di pengadilan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku untuk transaksi yang dilakukan di pasar primer,”

katanya.

Tanggapan Pemerintah

Merespons hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak menjelaskan secara detail alasan pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada investor. Ia hanya meminta publik menunggu penjelasan resmi saat instrumen tersebut diluncurkan.

Nanti dilihat. Nanti pada saat di-launching,”

kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian.