Salah satu program yang tengah dipersiapkan pemerintah adalah pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG bersubsidi 3 kg. Program yang telah memasuki tahap uji coba ketiga tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dengan memanfaatkan pasokan gas domestik yang melimpah.
Pemerintah menilai CNG dapat menjadi solusi jangka panjang karena bersumber dari gas bumi nasional dan memiliki biaya yang lebih kompetitif. Bahlil menyebut penggunaan CNG berpotensi lebih murah sekitar 30-40 persen dibandingkan LPG.
“LPG ini ggak ada cara lain untuk kita mengurangi devisa yang keluar dan mengurangi subsidi. Harus ada namanya bauran energi, maka sekarang kami dorong CNG,”
ujar Bahlil.
Di saat yang sama, pemerintah juga mempercepat implementasi biodiesel B50 yang ditargetkan mulai beredar pada Juli 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen utama untuk mengurangi impor solar sekaligus meningkatkan pemanfaatan bahan baku dalam negeri berbasis minyak sawit.
“Juli akan kami resmikan B50. Itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar,”
kata Bahlil.
Bahlil bahkan memastikan program B50 menjadi fondasi bagi target penghentian impor solar pada tahun ini. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor sawit nasional.
Opsi
Lebih jauh, pemerintah pun tetap membuka opsi diversifikasi sumber impor energi. Salah satunya melalui kajian potensi impor minyak mentah dari Rusia yang saat ini sedang dilakukan oleh lembaga teknis di bawah Kementerian ESDM.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan Indonesia memiliki alternatif pasokan apabila terjadi gangguan pada pasar energi global.
Di sektor hulu migas, pemerintah juga berupaya mempercepat proyek-proyek strategis yang selama ini berjalan lambat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan Blok Masela. Bahlil mengakui proyek tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang menyebabkan realisasi tertahan.
