Neraca Perdagangan Indonesia memutus rantai surplus 72 beruntun sejak Mei 2020. Sebab pada Mei 2026. neraca perdagangan RI tercatat defisit sebesar US$1,61 miliar.
Merespons hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menduga defisit neraca dagang ini didorong oleh kenaikan biaya impor minyak dan gas (migas) karena harga minyak dunia yang melonjak.
Dugaan saya itu karena kita impor migas harganya naik kan, minyak bumi saya pikir di situ yang membuat naik,”
ujar Purbaya di Jakarta Kamis, 2 Juli 2026.
Menurut Purbaya, kondisi tersebut masih terkendali bila dilihat akumulasi perdagangan sepanjang tahun berjalan. Ia meyakini, kondisi ini akan terkendali dalam beberapa waktu ke depan.
Kalau kita lihat year-to-date Januari sampai Mei, migasnya memang negatif US$12 miliar, nonmigas positif US$16, totalnya masih positif US$4 miliar. Jadi kenaikannya betul saya bilang tadi karena defisit migas membesar akibat harga minyak dunia yang tinggi. Jadi harusnya nanti akan terkendali ke depan,”
terangnya.
Hanya Sementara
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai defisit neraca perdagangan ini akan bersifat sementara. Dia berharap harga energi global akan stabil stabil seiring meredanya konflik di Timur Tengah.
Jadi akibat dari perubahan mungkin harga minyak, jadi ini ya langsung berdampak. Tentu kita berharap rencana mereka untuk ceasefire perdamaian itu kita lihat lagi, sebulan dua bulan,”
ujar Airlangga.
Airlangga menilai, fundamental perdagangan Indonesia masih cukup kuat. Hal ini tercermin dari neraca nonmigas yang masih surplus, yang ditopang oleh komoditas andalan RI.
Kalau kita lihat neraca non-migas kan masih positif, sekitar 2 jutaan ya. Kalau kita lihat angka yang lain, ekspor misalnya kita punya CPO, batu bara, dan ferro alloy relatif juga angkanya sama,”
jelasnya.
Siapkan Langkah
Adapun untuk mengurangi tekanan karena kenaikan impor, Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi salah satunya memberikan insentif untuk industri petrokimia.
Ia menyebut, pemerintah sedang menyiapkan kebijakan pembebasan tarif masuk untuk sejumlah produk petrokimia. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya produksi dan mengurangi dampaknya terhadap inflasi.
Makanya kan pemerintah lagi siapin biar masuknya kita nol-kan dulu sebentar untuk enam bulan dan itu kan juga sundulannya ke inflasi,”
tuturnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar US$1,61 miliar pada Mei Juni 2026. Artinya RI telah memutus rantai surplus selama 72 bulan beruntun sejak Mei 2020 atau di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Pada Mei 2026 neraca perdagangan barang mengalami defisit sebesar US$1,61 miliar,”
ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026.
Ateng menjelaskan penyebab defisit neraca dagang di Mei 2026 ini, utamanya berasal dari komoditas migas yang defisitnya minus US$3,76 miliar. Penyumbangnya berasal dari hasil minyak dan minyak mentah.
Defisit pada Mei disebabkan terutama pada komoditas migas sebesar defisitnya minus US$3,76 miliar, dengan penyumbang defisit komoditas migas yaitu hasil minyak dan minyak mentah,”
katanya.
