Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ekspor listrik Indonesia ke Singapura memasuki tahap negosiasi harga. Menurutnya, aspek tersebut menjadi poin utama yang masih dibahas sebelum kerja sama dapat direalisasikan.
Bahlil menjelaskan, kerja sama energi Indonesia-Singapura merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani sejak tahun lalu. Terdapat tiga pilar kerja sama yang disepakati, yakni ekspor listrik hijau, pengembangan kawasan industri hijau, dan carbon capture and storage (CCS).
Tadi kita membahas menyangkut dengan listrik. Dari satu tahun lalu kan kita sudah melakukan penandatanganan MoU. Ada tiga MoU kita. Satu adalah ekspor listrik ke Singapura, listrik hijau, kedua kawasan industri hijau, dan yang ketiga adalah untuk carbon capture storage atau CCS-nya. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang kita tandatangani sejak tahun kemarin,”
kata Bahlil usai pertemuan Indonesia-Singapura di Istana Merdeka, dikutip Selasa, 7 Juli 2026.
Skema Harga Listrik
Meski proses kerja sama terus berjalan, Bahlil menegaskan pemerintah masih menghitung skema harga listrik yang akan diekspor. Hal itu karena regulasi di Indonesia menempatkan kewenangan penetapan harga di tangan pemerintah.
Nah, terkait dengan harga listrik ke Singapura, proses tahapannya berjalan, tetapi kita masih menegosiasikan harga. Regulasi kita memang menempatkan harga itu di pemerintah. Kita ingin ada win-win, saling menguntungkan. Kerja sama itu harus saling menguntungkan kedua pihak. Tinggal di titik itu saja dan saya pikir sebentar lagi akan ada titik temu,”
ujarnya.
Menurut Bahlil, pemerintah ingin memastikan ekspor listrik tidak hanya membuka pasar baru bagi energi hijau Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang optimal.
Agenda Strategis RI – Singapura
Sebagai informasi, pembahasan ekspor listrik menjadi salah satu agenda strategis dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.
Dari total 26 kesepakatan yang diteken kedua negara, kerja sama di sektor energi menjadi salah satu fokus utama, bersama perdagangan, investasi, ekonomi digital, keamanan siber, dan pertahanan.
Sebanyak 18 kesepakatan merupakan kerja sama antarpemerintah (G-to-G), sementara delapan lainnya merupakan kerja sama antarpelaku usaha (B-to-B).
