Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Ekonomi Bisnis

Pakar Sentil Menteri PU Dody: Mutasi ASN Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam

Dody memang memiliki kewenangan melakukan mutasi ASN, namun kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (kanan) didampingi Direktur Utama PT Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono (kiri) menyampaikan keterangan pers saat meninjau arus balik Lebaran 2026 di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung,
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (kanan) didampingi Direktur Utama PT Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono (kiri) menyampaikan keterangan pers saat meninjau arus balik Lebaran 2026 di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (28/3/2026). Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa penerapan sistem satu arah nasional dari KM 414 GT Kalikangkung ruas Semarang-Batang hingga KM 70 GT Cikampek Utama ruas Jakarta-Cikampek pada puncak arus balik Lebaran 2026 gelombang kedua, yakni 28-29 Maret 2026, akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi kepadatan arus lalu lintas. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/bar)

Menteri Pekerja Umum (PU) Dody Hanggodo mendapat sorotan usai melakukan mutasi pejabat di lingkungan kementeriannya usai dokumen perjalanan dinas bocor di media sosial.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas (Unand) Charles Simabura mengatakan bahwa Dody memang memiliki kewenangan melakukan mutasi aparatur sipil negara (ASN). Namun, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, apalagi jika diduga menjadi bentuk balas dendam.

Mutasi memang kewenangan menteri. Tetapi yang harus dilihat adalah apakah kewenangan itu digunakan sesuai ketentuan atau tidak. Jangan sampai digunakan secara sewenang-wenang,”

kata Charles pada Owrite, Jumat, 17 Juli 2026.

Dugaan Pembocoran Harus Dibuktikan 

Unggahan akun X @bilbills_ soal foto yang diduga sebagai surat yang memuat daftar delegasi kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo Lasmono ke New York, Amerika Serikat, tercantum nama istri dan anak Menteri PU.
Unggahan akun X @bilbills_ soal foto yang diduga sebagai surat yang memuat daftar delegasi kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo Lasmono ke New York, Amerika Serikat, tercantum nama istri dan anak Menteri PU. (Sumber foto: X/ @bilbills_)

Menurut Charles, dugaan keterlibatan ASN dalam kebocoran dokumen harus dibuktikan terlebih dahulu. Jika memang terdapat pelanggaran, pemerintah tetap harus menerapkan mekanisme sanksi sesuai aturan kepegawaian, bukan langsung menjatuhkan rotasi atau demosi.

Iklan

Kalaupun dianggap melakukan kesalahan, tidak harus langsung dirotasi atau didemosi. Ada mekanisme reward and punishment yang sudah diatur. Bisa dimulai dari teguran atau sanksi yang lebih ringan,”

ujarnya.

Ia menilai, mutasi yang muncul setelah polemik kebocoran dokumen berpotensi menimbulkan persepsi negatif apabila tidak disertai penjelasan yang memadai. Karena itu, Dody perlu membuka alasan di balik kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan kesan sebagai tindakan balas dendam.

Harus ada keterbukaan kepada publik. Kalau tidak dijelaskan, publik bisa menilai tindakan itu sebagai sesuatu yang sewenang-wenang,”

tuturnya.

Jangan Hukum Semua ASN

Gedung Kementerian PU. (Sumber: Dok. KemenPU)
Gedung Kementerian PU. (Sumber: Dok. KemenPU)

Charles juga mengingatkan agar pemerintah tidak menjatuhkan sanksi secara menyeluruh tanpa memastikan siapa pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas kebocoran dokumen.

Sebagai informasi, polemik yang menyeret nama Dody bermula ketika Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PU Nomor HL04/T/Sj/2026/81 tertanggal 29 Juni 2026 beredar luas di media sosial. Dokumen tersebut memuat daftar delegasi kunjungan kerja Menteri PU Dody Hanggodo Lasmono ke New York pada 13–19 Juli 2026.

Yang menjadi perhatian publik ialah tercantumnya nama istri Menteri PU, Irma Hermawati, serta putrinya, Aurellia Tsabitha Meidirama dalam daftar tersebut.

Jadwal perjalanan itu juga berdekatan dengan pelaksanaan final Piala Dunia FIFA 2026 di AS, sehingga memunculkan berbagai spekulasi di media sosial. 

Sejumlah warganet mempertanyakan apakah perjalanan keluarga menteri berkaitan dengan agenda kedinasan atau justru memanfaatkan momentum tersebut untuk kepentingan pribadi.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.