Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai berpotensi memberikan tekanan baru bagi perekonomian nasional.
Ditengah melemahnya nilai tukar rupiah, pergantian pucuk pimpinan bank sentral ini disebut berpotensi memengaruhi kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan moneter Indonesia.
Perry menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Minggu, 27 Juli 2026 dan Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri tersebut pada Senin, 27 Juli 2026, sekaligus menunjuk Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur BI hingga gubernur definitif ditetapkan.
Meski pengunduran diri Perry disebut dilatarbelakangi oleh alasan pribadi, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, pemerintah perlu mengantisipasi dampak transisi kepemimpinan BI terhadap stabilitas ekonomi.
Dampak pengunduran diri ini akan ditentukan bukan hanya oleh siapa yang menggantikan Perry, melainkan oleh bagaimana pemerintah dan DPR mengelola proses transsisi”
kata Achmad dalam keterangan tertulis, Senin, 27 Juli 2026.
Menurut Achmad, terdapat tiga risiko utama yang perlu menjadi perhatian, yakni tekanan terhadap nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya pembiayaan negara dan bunga kredit, serta potensi terganggunya independensi Bank Indonesia.
Diungkapkannya, sebelum kabar pengunduran diri Perry mencuat, rupiah sudah dalam kondisi yang rentan. Dalam situasi ini, ketidakpastian mengenai kepemimpinan BI dinilai dapat mendorong investor mengurangi kepemilikan aset berdenominasi rupiah dan mengalihkan dana ke aset dolar Amerika Serikat.
Menurutnya pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada pasar keuangan, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya impor bahan baku industri, energi, obat-obatan, hingga pangan.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya berdampak pada harga barang dan daya beli masyarakat.
Selain tekanan terhadap rupiah, Achmad menilai pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia juga berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah.
Apabila investor meragukan arah kebijakan moneter setelah pergantian Gubernur BI, mereka cenderung meminta imbal hasil yang lebih tinggi saat membeli Surat Berharga Negara (SBN).
Investor yang meragukan arah kebijakan moneter akan meminta imbalan hasil lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko kurs dan ketidakpastian kelembagaan,”
ungkapnya.
Akibatnya, biaya bunga utang pemerintah dapat meningkat sehingga ruang fiskal untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur akan jadi lebih terbatas.
Selain itu, tekanan terhadap rupiah juga dapat mendorong Bank Indonesia mempertahankan kebijakan moneter yang ketat, bahkan bisa saja menaikkan suku bunga apabila diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
Risiko lain yang perlu diwaspadai adalah potensi terganggunya independensi Bank Indonesia. Achmad menilai, proses pergantian Gubernur BI harus berlangsung secara transparan dan berbasis kompetensi agar tidak menimbulkan persepsi adanya intervensi politik terhadap kebijakan moneter.
Ia menegaskan, independensi bank sentral merupakan pondasi penting dalam menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan kepercayaan investor. Karena itu, gubernur BI yang baru harus memiliki kredibilitas dan komitmen untuk menjaga independensi lembaga.
Achmad juga mendorong pemerintah segera memberikan penjelasan mengenai alasan pengunduran diri Perry Warjiyo untuk mencegah berkembangnya spekulasi di pasar keuangan.
Selain itu, proses pemilihan gubernur BI yang baru perlu dilakukan secara terbuka dan profesional agar kepercayaan pasar terhadap kebijakan moneter tetap terjaga.
