Apkasi Minta Daerah Timur Dapat Perlakuan Khusus, PAD Rp5 Miliar Tak Bisa Disamakan

Harus ada perlakuan khusus di dalam transfer daerah agar ada terasa keadilan, khususnya di NTT, di daerah-daerah timur yang memang diperlukan perlakuan khusus soal-soal seperti ini,”

ujarnya.

Selain meminta skema transfer yang lebih berpihak kepada daerah berkapasitas fiskal rendah, Apkasi juga mengusulkan pemerintah memperluas kewenangan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perlu Regulasi Fleksibel

Menurut Bursah, ruang fiskal daerah saat ini semakin sempit, sementara pemanfaatan aset daerah masih terkendala regulasi yang belum fleksibel.

Permasalahan yang kami hadapi untuk mengoptimalisasi PAD adalah ruang fiskal daerah semakin terbatas, pemanfaatan aset daerah belum optimal, dan kewenangan daerah dalam menggali PAD masih terbatas,”

katanya.

Karena itu, Apkasi mengusulkan deregulasi pemanfaatan aset daerah serta penyederhanaan aturan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Selain itu, Apkasi juga meminta adanya sinkronisasi penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan rencana pembangunan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.