Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintah untuk mengkaji komprehensf perihal rencana pemberian izin kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk mengelola pabrik crude palm oil (CPO).
“Kami ingin pemerintah melakukan kajian yang lebih mendalam terlebih dahulu, supaya berefek baik buat industri maupun masyarakat dan perekonomian Indonesia,”
ujar Pengurus Bidang Komunikasi GAPKI Mochamad Husni, dalam media briefing di Kalimantan Tengah, Kamis, 30 Juli 2026.
Pihaknya menginginkan agar proses perumusan kebijakan dilakukan secara komprehensif. Sehingga implementasi dapat berjalan optimal.
“Kami berharap apa pun yang menjadi perhatian dan strategi dari pemerintah pasti akan didukung. Harapan dari asosiasi, supaya kajian dibuat lebih matang dan lebih detail dulu, supaya ketika diputuskan itu sudah (jadi) kebijakan komprehensif,”
kata Husni.
Dia melanjutkan bahwa GAPKI mendukung setiap kebijakan dan strategi yang disusun pemerintah, seperti soal ekspor satu pintu dan isu lainnya.
Kaji Implementasi B50
GAPKI kini masih mengkaji implementasi program biodiesel B50. Sikap asosiasi terhadap kedua kebijakan tersebut sama: mendukung arah kebijakan pemerintah dengan catatan seluruh keputusan berdasar pada kajian menyeluruh.
“Apa pun yang diinginkan pemerintah dengan strategi dan pemikirannya, asosiasi pasti dukung. Dengan catatan, kami coba dorong pemerintah maupun para pengambil keputusan untuk mengkaji lebih komprehensif terlebih dahulu. Jadi kalau sudah ditentukan dan ditetapkan, kami pasti akan dukung,”
imbuh Husni.
