Pengamat ekonomi kreatif Febryan Wishnu menilai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi melalui program-program berskala besar.
Menurutnya, ukuran keberhasilan belanja negara harus bergeser dari sekadar serapan anggaran menjadi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Apakah APBN kita saat ini dirancang untuk melayani pertumbuhan, atau untuk melayani rakyat? Dua hal itu terdengar sama, tapi dalam praktik kebijakan bisa menghasilkan pilihan yang sangat berbeda,”
kata Wishnu saat dihubungi Owrite, Kamis, 6 Agustus 2026.
Ditambahkannya, pertumbuhan ekonomi memang dapat didorong melalui investasi besar di sektor padat modal dan teknologi. Namun kebijakan yang berpihak kepada rakyat, seharusnya lebih banyak menyentuh sektor padat karya yang mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga dalam waktu lebih cepat.
Pertumbuhan bisa dicapai melalui investasi besar di sektor yang kapital-intensif dan teknologi-intensif. Tapi melayani rakyat menuntut keberpihakan pada sektor yang padat karya, berputar cepat, dan berdampak langsung pada pendapatan rumah tangga,”
ucapnya.
APBN Vs Pendapatan Masyarakat
Ia menilai, persoalan utama bukan sekadar memindahkan alokasi anggaran dari satu program ke program lain. Yang lebih mendasar, kata dia, adalah mengubah cara pemerintah menilai keberhasilan penggunaan APBN.
Langkah korektif yang paling mendasar bukan realokasi anggaran. Yang lebih fundamental adalah mengubah cara kita mengukur keberhasilan belanja negara,”
paparnya.
Dijelaskan Wishnu, selama ini pemerintah lebih banyak mengukur keberhasilan dari besarnya serapan anggaran dan capaian fisik pembangunan.
Padahal, indikator yang lebih penting adalah berapa banyak pendapatan masyarakat yang meningkat dan pelaku usaha kecil yang berhasil berkembang.
Yang jarang diukur secara serius adalah berapa rumah tangga yang naik pendapatannya, berapa pelaku usaha kecil yang berhasil naik kelas, dan berapa komunitas kreatif yang berhasil memonetisasi potensi lokalnya,”
jelasnya.
Wishnu mengusulkan tiga langkah yang dinilai dapat segera dilakukan pemerintah, yakni mempercepat program yang langsung menciptakan pendapatan masyarakat, membangun mekanisme evaluasi yang melibatkan pelaku usaha secara nyata, serta memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pemulihan ekonomi sesuai karakter wilayah masing-masing.
Yang perlu dilakukan segera adalah mempercepat program yang langsung menciptakan pendapatan masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu membangun mekanisme masukan yang benar-benar memengaruhi kebijakan dan memberi keleluasaan daerah mengelola program pemulihan ekonomi,”
ungkapnya.
Di akhir pandangannya, Wishnu mengingatkan bahwa APBN mencerminkan arah dan keberpihakan sebuah negara.
Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu berani mengevaluasi kebijakan ketika manfaat anggaran belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
APBN adalah pernyataan nilai sebuah negara, ia mencerminkan apa yang dianggap penting oleh pemerintah yang menyusunnya. Pemerintah perlu berani melakukan koreksi, bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai tanda bahwa kebijakan benar-benar hidup,”
tutupnya.
