Pajak Marketplace Ditunda ke November 2026, yang Telanjur Dipungut Dikembalikan

“Penundaan waktu pemberlakuan ini dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian pemerintah,”

ujar dia.

Adapun dengan penundaan ini, maka keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 yang telah diterbitkan akan dibatalkan dan dilakukan penunjukan kembali.

Sedangkan untuk pajak yang sudah terlanjur dipungut marketplace sejak penunjukan diberlakukan, DJP memastikan dana tersebut akan dikembalikan oleh marketplace kepada pedagang yang bersangkutan.

“PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh marketplace dari pedagang dalam negeri sehubungan dengan penunjukan yang telah diterbitkan sebelumnya, akan dikembalikan oleh marketplace kepada pedagang dalam negeri,”

terang dia.

Meski demikian, penundaan pungutan pajak ini dipastikan tidak mengubah substansi kebijakan, melainkan hanya menunda waktu pemberlakuan.

Mundur

Kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 seharusnya berlaku 1 Agustus 2026. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa daya beli masyarakat belum membaik. 

“Pajak marketplace akan kami tunda, tidak berjalan Agustus ini. Kami tunda sampai daya beli (publik) membalik,”

ucap dia.

Purbaya menilai data pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tumbuh 5,29 persen pada kuartal II, belum cukup kuat untuk penerapan pajak. 

“5,29 persen belum kuat, kami ingin tumbuh lebih cepat lagi. Kalau indikasi (benar) membaik akan kami terapkan lagi,”

tutur dia.