Indef Green Transition Initiative (GTI) mendesak pemerintah membuka secara transparan dasar penentuan kuota dalam revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 untuk komoditas nikel dan batu bara.
Kejelasan arah kebijakan dinilai penting agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam menjalankan investasi dan produksi.
“Pemerintah perlu memberikan kepastian arah kebijakan dan dasar penghitungan kuota. Tujuan RKAB, baik untuk mengendalikan produksi, menjaga harga, memenuhi kebutuhan smelter, maupun melindungi cadangan, harus dijelaskan secara terbuka,”
kata Direktur Indef GTI Imaduddin Abdullah dalam pernyataannya, dikutip Kamis, 6 Agustus 2026.
Pertimbangan Komprehensif
Selain itu, Indef meminta pemerintah menetapkan indikator jelas dalam memberikan tambahan kuota produksi. Imaduddin berujar penyesuaian RKAB sebaiknya tidak dilakukan secara merata, melainkan berdasarkan kebutuhan pasar, kinerja perusahaan, kepatuhan terhadap kewajiban, hingga potensi risiko kelebihan pasok.
“Tambahan kuota perlu diberikan secara selektif berdasarkan indikator yang jelas,”
ujar dia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membuka pengajuan revisi RKAB 2026 sejak Juli 2026. Kebijakan ini menjadi perhatian pelaku usaha karena berkaitan dengan kepastian kuota produksi batu bara dan bijih nikel di tengah kebutuhan industri domestik, dinamika harga komoditas, serta upaya menjaga penerimaan negara dan konservasi cadangan mineral.
