Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenang salah satu fase paling berat dalam perjalanan kariernya di pemerintahan, yakni saat menghadapi gelombang demonstrasi selama satu setengah bulan setelah kebijakan larangan ekspor bijih nikel mulai diterapkan.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu kisah yang ia tuangkan dalam buku yang diluncurkan pada Peluncuran dan Bedah Buku “10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia” di Jakarta Pusat, Jumat, 7 Agustus 2026.
Bahlil mengisahkan, peristiwa itu terjadi pada 2019, ketika ia baru empat hari menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Di awal-awal, mulanya Bapak Presiden Jokowi dan Pak Luhut, empat hari kemudian memerintahkan saya, Kepala BKPM, saya tidak mau tahu caranya, larang ekspor nikel,”
ujar Bahlil.
Perintah tersebut, kata Bahlil, sempat membuatnya kebingungan. Pasalnya, ia menilai kewenangan terkait kebijakan ekspor mineral seharusnya berada di bawah Kementerian ESDM.
Saya ini seperti baru selesai taruna, tiba-tiba disuruh untuk perang di lapangan. Aturan pun kita belum tahu,”
ujar Bahlil.
Belajar ke Pratikno dan Pramono Anung
Untuk mencari kepastian hukum, Bahlil mengaku mendatangi Menteri Sekretaris Negara saat itu, Pratikno, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Kemudian saya datang ke guru saya, mentor, yaitu Pak Mensesneg, waktu itu Pak Pratikno sama Pak Pram. Saya tanyanya kepada mereka apakah ada aturan yang memungkinkan untuk melarang ekspor mikir ini? Kata beliau, ya itu pintar-pintar kamu saja,”
jelas Bahlil.
Berbekal arahan tersebut, Bahlil kemudian mengumpulkan para pelaku usaha nikel, mulai dari perusahaan tambang hingga eksportir.
Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan ekspor bijih nikel, meski saat itu belum ada surat keputusan menteri yang mengatur kebijakan tersebut.
Keputusan tersebut memicu penolakan dari berbagai pihak. Bahlil mengaku harus menghadapi aksi demonstrasi selama sekitar satu setengah bulan. Bahkan, saat melaporkan situasi itu kepada Luhut, ia diminta menghadapi gelombang protes tersebut sendiri.
Waktu itu kita dihajar terus. Saya didemo 1,5 bulan. Kata Opung, Lil, kau aja dulu hadapilah. Jadi junior ini paling tidak enak sekali. 1,5 bulan saya didemo, karena kita mantan tukang demo saya pikir mungkin ini bagian daripada olahan mereka,”
beber Bahlil.
Sukses Negosiasi dengan China
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga mengenang keberhasilannya mengeksekusi proyek pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik senilai US$8,6 miliar. Saat itu, ia ditugaskan bernegosiasi dengan mitra dari China, Jepang, dan Korea Selatan.
Jadi pulang, goal US$8,6 miliar tereksekusi tanpa bahasa Inggris. Tidak ada bahasa Inggris. Jangan tanya saya bahasa Inggris saya berapa. Saya pulang, saya lapor sama Presiden Jokowi,”
ungkap Bahlil.
Meski proyek tersebut berhasil direalisasikan, Bahlil mengaku sempat merasa minder saat melakukan perundingan. Ia mengatakan lawan bicaranya merupakan para menteri dari negara lain, sedangkan dirinya saat itu hanya menjabat sebagai kepala badan.
Saya ketemunya itu sama Menkonya, saya cuma kepala badan. Sekalipun di negara kita tahu kepala badan itu setingkat menteri,”
ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, pengalaman tersebut menjadi salah satu latar belakang lahirnya Kementerian Investasi yang kemudian digabungkan dengan BKPM. Saat ini, kementerian tersebut bernama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dipimpin Rosan Roeslani.
Jadi Pak Rosan, mohon maaf, sebagian hak cipta saya ada di BKPM. Sejak 2021, feeling saya, Kementerian Investasi itu harus menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Makanya Deputi Hilirisasi sudah ada sejak tahun 2021,”
jelas Bahlil.
