Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk kembali menunda pemberlakuan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 kepada pedagang online oleh marketplace.
Kebijakan ini seharusnya berlaku efektif pada 1 Agustus 2026, namun baru empat hari berjalan Purbaya memutuskan untuk menunda kebijakan ini. Alasan penundaan adalah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Perintah saya suruh undur dulu, kita lihat keadaannya seperti apa. Saya lihat keadaan ekonomi masyarakat kita dan kondisi masyarakat kita,”
ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.
Ditunda hingga 31 Oktober 2026

Teranyar, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan pajak marketplace akan ditunda hingga 31 Oktober 2026, dan baru akan berlaku 1 November 2026. Namun, Purbaya mengatakan bahwa pemberlakuan PPh Pasal 22 kepada pedagang online berpotensi kembali ditunda.







