Pemerintah menilai perekonomian Indonesia saat ini masih tumbuh positif di tengah berbagai tekanan global. Namun, Kabinet Bayangan meragukan klaim pemerintah, sebab masih ditemukan sejumlah masalah mulai dari tingkat pengangguran hingga kondisi masyarakat sebenarnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri sudah melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 sebesar 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka itu melambat bila dibandingkan pertumbuhan kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen.
Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan tertinggi ekonomi kuartal II-2026 sebesar 2,67 persen, yang diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,06 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2026 sebesar 5,29 persen merupakan angka yang baik, di tengah tekanan konflik global.
Indonesia masih mampu tumbuh di kuartal II sebesar 5,29 persen, dan seperti kita ketahui tidak ada event besar seperti Lebaran karena ini sudah masuk di kuartal I. Jadi angka 5,29 persen ini angka yang cukup baik,”
ujar Airlangga dikutip Kamis, 13 Agustus 2026.
Pengangguran Capai 7 Juta Orang
Di samping itu, persoalan ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan rumah. Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,22 juta orang per Mei 2026, meski turun jika dibandingkan Februari 2026 yang sebanyak 7,24 juta orang.
BPS mencatat, jumlah angkatan kerja sebesar 155,41 juta orang, dari jumlah tersebut sebanyak 148,19 orang telah bekerja. Bila dirinci, orang bekerja penuh mencapai 98,983 juta orang, paruh waktu 38,419 juta orang, dan setengah pengangguran sebanyak 10,787 juta orang.
Namun, mayoritas pekerja belum bekerja secara formal. Untuk pekerja yang bekerja di sektor informal mencapai 59,30 persen atau 87,88 juta orang. Sedangkan yang bekerja di sektor formal sebanyak 60,31 juta orang atau 40,70 persen.
Korban PHK
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui situs Satu Data mengungkapkan jumlah orang yang di PHK mencapai 43.805 tenaga kerja pada periode Januari-Juli 2026. Korban PHK naik 11.416 orang atau 35,25 persen bila dibandingkan periode Januari hingga Juni 2026 sebanyak 32.389 orang tenaga kerja.
Tenaga kerja yang di PHK ini merupakan yang terdaftar dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Mereka yang di PHK paling banyak di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,16 persen dari total tersebut.
Adapun untuk Jawa Barat pekerja yang di PHK sebanyak 8.830 orang, diikuti oleh Jawa Timur mencapai 4.781 orang, dan Banten sebesar 4.767 orang.
Kondisi Ekonomi versi Kabinet Bayangan
Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan Bhima Yudhistira Adhinegara menilai kondisi riil di masyarakat saat ini memburuk. Menurutnya, saat ini masyarakat kelas menengah sedang dalam mode survival mode alias mode bertahan hidup.
Kondisi riil di masyarakat memburuk, bukan lagi makan tabungan tapi sudah makan pinjaman dan gadai. Masyarakat terutama kelas menengah sedang survival mode,”
kata Bhima kepada Owrite.
Di lain sisi, Bhima juga meragukan data yang rilis oleh BPS bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Sebab, data BPS dinilai bertentangan dengan berbagai indikator ekonomi lainnya
Kami meragukan data BPS karena bertentangan dengan berbagai indikator ekonomi lainnya. Bias data nya terlalu jauh,”
jelasnya.
Bhima menyoroti, sektor perdagangan di kuartal II-2026 tumbuh 6,39 persen yoy. Padahal indeks penjualan riil BI secara tahunan masih mengalami kontraksi.
Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) pada April 2026 terkontraksi 11,6 persen secara bulanan, Mei kontraksi 1,5 persen secara mtm. Sedangkan pada Juni secara bulanan membaik tumbuh 0,7 persen, namun terkontraksi 3 persen secara tahunan.
Soal perdagangan bisa tumbuh 6,39 persen yoy disaat indeks penjualan riil BI sepanjang kuartal yang sama alami kontraksi berturut-turut. Karena tidak sinkron, maka penjelasan satu-satunya adalah memasukkan impor pickup dan truk Kopdes Merah Putih ke dalam statistik perdagangan. Padahal dampak ke ekonominya kan kecil karena impor,”
jelasnya.
Data Ekonomi Disulap
Selain itu, ragunya Bhima terhadap realisasi pertumbuhan ekonomi karena sektor akomodasi makanan dan minuman tumbuh sebesar 10,6 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu karena semakin luasnya jangkauan penerima manfaat Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Padahal program MBG problematis dan tenaga kerja yang terserap juga informal. Artinya, ekonomi cuma didorong belanja pemerintah yang artifisial,”
jelasnya.
Dengan demikian, Bhima bersama Kabinet Bayangan memperkirakan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 seharusnya hanya tumbuh sebesar 4,8 persen. Artinya, lebih rendah dari data BPS sebesar 5,29 persen.
4,8 persen hingga 5 persen yoy (pada kuartal II),”
jelasnya.
Sedangkan untuk jumlah angka pengangguran yang dirilis BPS, Bhima menyoroti data tersebut. Ia menilai, saat ini kualitas lapangan pekerjaan semakin memburuk, dan ekonomi semakin rentan.
Angka pengangguran juga bermasalah karena lonjakan pekerja informal dan pekerja mandiri tinggi. Kualitas lapangan kerjanya memburuk. Ekonomi makin rentan,”
jelasnya.
