Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras terkait tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prabowo menilai masih ada perusahaan negara yang dikelola tidak bertanggung jawab hingga berpotensi merugikan negara.
BUMN-BUMN ini kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Pemerintah tidak dianggap, saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,”
kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Prabowo, persoalan tersebut tidak bisa terus dibiarkan. Dia menyebut perlu ada langkah khusus untuk membongkar berbagai persoalan yang terjadi di tubuh perusahaan negara.
Buka Opsi Pengadilan Ad Hoc
Prabowo bahkan membuka kemungkinan membawa persoalan itu ke jalur hukum dengan membentuk pengadilan ad hoc. Pengadilan tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengusut pengurus dan direksi BUMN hingga 30 tahun ke belakang.
Iklan
Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus direksi 30 tahun ke belakang, mungkin,”
ujarnya.
Namun, di tengah ancaman pengusutan itu, Prabowo juga membuka pintu bagi pihak-pihak yang merasa melakukan kesalahan untuk memperbaiki diri.
Pemerintah, kata dia, dapat memberikan kesempatan bagi mereka yang mengakui kesalahan dan menunjukkan itikad untuk bertobat.
Tadi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR. Saya akan meminta, perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang bertobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui,”
kata Prabowo.
Soal pemberian amnesti tersebut, Prabowo tidak ingin memutuskan sendiri. Dia menyerahkan pilihan itu kepada DPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat.
Saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,”
ujarnya.
Gedung Kementerian BUMN di Jakarta, Selasa (7/1/2020). (ANTARA/Aji Cakti)
Lapor Untung Padahal Rugi
Lebih jauh, Prabowo menilai masih terlalu banyak perusahaan negara yang tidak produktif, bahkan terus mengalami kerugian.
Masalahnya, kata Prabowo, kondisi tersebut tidak selalu tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Dia menuding ada BUMN yang tetap melaporkan keuntungan meski sebenarnya terus merugi.
Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif rugi terus, laporannya untung, ngarang aja itu untungnya,”
tegasnya.
Prabowo menilai persoalan tersebut menjadi semakin serius karena sejumlah BUMN juga menjalin kerja sama dengan perusahaan asing.
Karena itu, dia menegaskan pemerintah harus menghentikan berbagai praktik yang dianggap merusak tata kelola perusahaan negara.
Kita kena masalah karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan kerja sama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan permainan-permainan ini,”
ujar Prabowo.
290 BUMN Ditutup
Pembenahan itu, menurut Prabowo, mulai dilakukan dengan merampingkan jumlah BUMN. Pemerintah tidak ingin mempertahankan perusahaan negara hanya karena menyandang status BUMN, tanpa melihat produktivitas dan kontribusinya kepada negara.
Dengan bangga hari ini melaporkan kepada majelis yang terhormat. Hari ini, kita telah menutup 290 BUMN,”
kata Prabowo.
Langkah tersebut akan dilanjutkan hingga akhir 2026. Prabowo menargetkan jumlah BUMN yang tersisa jauh lebih sedikit dibandingkan saat ini.
Pada Desember 31 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN,”
ujarnya.
Prabowo menegaskan, perusahaan yang dipertahankan hanyalah BUMN yang dinilai mampu bekerja secara produktif dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Sementara perusahaan yang tidak memenuhi kriteria akan ditutup atau ditata ulang.
750 BUMN lebih akan kita tutup, hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat yang kita pertahankan,”
