Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah sepanjang 2026. Hingga 31 Juli 2026, realisasi pendapatan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota tercatat Rp606,8 triliun, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp691,8 triliun.
Di sisi lain, realisasi belanja daerah justru menunjukkan persentase yang lebih tinggi pada periode yang sama 2025.
Namun belanja, belanjanya lebih tinggi. Tahun ini, belanjanya per 31 Juli itu sebesar Rp538,6 triliun atau 42,5 persen,”
kata Tito dalam Konferensi Pers RAPBN & Nota Keuangan Tahunan Anggaran 2027, di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Pendapatan Daerah Rendah
Kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan pada ruang fiskal pemerintah daerah. Pendapatan yang terealisasi hingga akhir Juli lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, sementara belanja tetap berjalan dengan persentase realisasi yang lebih tinggi.
Tito mengatakan, pemerintah telah memberikan tambahan transfer ke daerah (TKD) untuk membantu daerah yang menghadapi keterbatasan fiskal, termasuk dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai, khususnya pembayaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pada 2026, total TKD disebut mencapai Rp725,2 triliun, sementara target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp428,9 triliun.
Tambahan TKD
Tito menyebut tambahan TKD sebesar Rp18,9 triliun yang diberikan pemerintah pusat salah satunya diarahkan untuk membantu daerah yang mengalami kesulitan membayar belanja pegawai dan daerah dengan kapasitas fiskal rendah.
Untuk tahun depan, Tito mengatakan Kemendagri akan memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan terkait alokasi TKD, dengan prioritas antara lain daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah serta daerah yang terdampak bencana di Sumatra.
Yang intinya dari Kemendagri akan mengusulkan, satu, membantu daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah karena PAD-nya rendah, itu prioritas. Yang kedua adalah daerah-daerah yang terkena dampak bencana yang kemarin,”
tutur Tito.
