Karena itu, pemerintah tidak ingin pembatasan Pertalite bagi kelompok masyarakat yang dianggap mampu justru berdampak kepada masyarakat kurang mampu akibat ketidakakuratan data.
“Desil ini yang kami cek terus. Jangan sampai harapan kami baik, tapi ternyata implementasi karena data tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan,”
ujar Bahlil.
Kuota Pertalite Ikut Dihitung
Selain mengkaji pembatasan berdasarkan desil, pemerintah juga tengah menghitung potensi kenaikan kuota BBM subsidi Pertalite.
Bahlil mengatakan perhitungan tersebut dilakukan menyusul peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke Pertalite setelah terjadi lonjakan harga Pertamax.
“Kami sedang menghitung berapa potensi kelebihan. Ketika terjadi kenaikan harga BBM dunia itu ada sebagian yang RON 92 rakyat yang lain, masuk untuk mengisi ke RON 90, sehingga terjadi kenaikan. Kami sedang menghitung kenaikan,”
papar Bahlil.
Meski masih menghitung kebutuhan tambahan kuota, Bahlil memastikan harga BBM subsidi, termasuk Pertalite, tidak akan dinaikkan hingga akhir 2026.
Pemerintah akan tetap memantau perkembangan harga minyak dunia. Sementara harga BBM nonsubsidi bakal mengikuti mekanisme pasar.
“Apa pun yang terjadi saya menyampaikan bahwa harga minyak atau harga BBM subsidi tidak akan kami naikkan sampai dengan Desember 2026. Sambil kami melihat perkembangan global. Kalau untuk harga BBM non-subsidi, kami akan serahkan kepada harga pasar,”
jelas dia.
