Pengusaha buka suara atas pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Suahasil Nazara. Pergantian posisi Bendahara Negara ini dilakukan pada Senin, 14 September 2026.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai Suahasil merupakan sosok yang memiliki rekam jejak yang bagus. Sehingga diharapkan dapat menjaga kontinuitas dengan pengusaha.
Ini tentunya prerogatif presiden untuk menunjuk menteri keuangan yang baru ini. Tapi kan beliau sudah rekam jejaknya sudah diketahui ya, dan jaga kontinuitas daripada yang sudah selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan,”
ujar Shinta di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 15 September 2026.
Lima Pesan Apindo
Shinta mengatakan, ada lima pesan untuk Suahasil. Pertama pengusaha menginginkan agar program debottlenecking yang dijalankan oleh Purbaya dapat terus dilanjutkan.
Kami kan sudah melakukan pembahasan dari debottlenecking issues, ini kami sangat penting. Jadi kami harapkan nanti dengan Pak Suahasil, Menkeu baru ini bisa terus dilanjutkan dengan baik debottlenecking,”
jelasnya.
Kedua, Shinta menilai bahwa perlu ada program yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada stabilitas, tetapi juga memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Jangan lupa kita perlu program yang pro-growth, pro-employment, ini penting, jadi untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi makanya saya mengingatkan kita perlu pada saat menjaga stabilitas, juga growth-nya ini perlu,” .
terangnya
Ketiga, Shinta mengatakan pemerintah perlu memperhatikan kebijakan perpajakan agar tidak menambah beban dunia usaha. Sebab, selama ini pemerintah mendorong ekstensifikasi pajak dibandingkan intensifikasi.
Dia berharap, proses restitusi pajak dapat segera diselesaikan oleh pemerintah. Sehingga tidak menambah beban pelaku usaha.
Restitusi semoga bisa segera diselesaikan. Jadi cost-cost yang kemudian menambah beban ini yang nantinya akan mengganggu dari segi pelancar usaha. Ini semoga walaupun dengan kita menjaga fiskal yang baik, ini juga tetap dilakukan,”
tuturnya.
Keempat, Apindo meminta pemerintah memperhatikan sektor-sektor yang membutuhkan dukungan, terutama industri padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Jadi ini semoga stimulus dan insentif bisa terus dijalankan dan targeted ke mana saja,”
tuturnya.
Sedangkan kelima, Shinta berharap kemitraan dan komunikasi bisa diperkuat antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama pelaku usaha.
Yang paling penting memang kemitraan dan komunikasi antara dengan semua pemangku kepentingan, terutama dengan pelaku usaha. Jadi kami siap untuk terus bekerjasama dan semoga semua koordinasi juga ini bisa terus dilaksanakan dengan baik,”
imbuhnya.
Tantangan Suahasil
Sementara itu, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menilai pergantian Menteri Keuangan harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan investor, sekaligus memastikan kebijakan fiskal semakin efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ketua Umum BPP Hipmi Ade Jona Prasetyo mengatakan tantangan Menteri Keuangan baru bukan hanya menjaga kesehatan APBN, tetapi memastikan kekuatan fiskal benar-benar menghasilkan aktivitas ekonomi baru di sektor riil.
Dunia usaha membutuhkan dua hal berjalan bersamaan fiskal yang kredibel dan ekonomi yang terus bergerak. APBN yang sehat penting untuk menjaga kepercayaan, tetapi dampaknya juga harus semakin terasa dalam bentuk investasi baru, proyek yang berjalan, usaha yang berkembang, dan lapangan kerja yang tercipta,”
kata Jona.
Hipmi mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II-2026, dengan investasi tumbuh 6,87 persen, sementara konsumsi pemerintah melonjak 15,97 persen.
Menurut Jona, angka tersebut menunjukkan pemerintah memiliki ruang strategis untuk mempertahankan momentum pertumbuhan melalui kualitas dan efektivitas belanja negara.
Sekarang tantangannya adalah kualitas pertumbuhan. Setiap rupiah belanja pemerintah harus menghasilkan efek berganda yang semakin besar kepada ekonomi. Pengusaha nasional, UMKM, industri dalam negeri dan tenaga kerja lokal harus semakin banyak menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang diciptakan APBN,”
ujarnya.
Jona mengatakan, kesinambungan kebijakan menjadi penting di tengah ketidakpastian global. Dia berharap, pengalaman Suahasil di Kementerian Keuangan dapat membuat proses transisi berjalan cepat tanpa mengganggu agenda ekonomi pemerintah.
Jona menambahkan, koordinasi kebijakan fiskal, moneter, investasi dan sektor riil perlu semakin diperkuat agar pertumbuhan tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah.
Kita ingin APBN menjadi katalis, bukan satu-satunya mesin. Keberhasilannya justru ketika belanja negara mampu menarik lebih banyak investasi swasta, menggerakkan pengusaha daerah dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,”
kata Jona.
Menurut Hipmi, agenda tersebut penting karena Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang semakin kuat untuk menyediakan lapangan pekerjaan sekaligus melahirkan lebih banyak pengusaha baru.
Hipmi siap menjadi mitra pemerintah. Target akhirnya harus sama: menjaga kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia sekaligus membuat dunia usaha semakin berani berekspansi, berinvestasi, dan membuka lapangan kerja,”
imbuhnya.
