Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara langsung dihadapkan pada tantangan besar setelah resmi menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
RAPBN 2027 dinilai akan menjadi salah satu ujian awal bagi Suahasil dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan tantangan Suahasil bukan sekadar menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi memastikan berbagai program prioritas pemerintah tetap dapat dibiayai di tengah ruang fiskal yang terbatas.
Dalam RAPBN 2027, pendapatan negara dirancang sekitar Rp3.426 triliun, sementara belanja negara mencapai sekitar Rp4.097 triliun.
Menurut Achmad, besarnya kebutuhan belanja tersebut membuat pemerintah perlu menentukan dengan tegas program mana yang benar-benar menjadi prioritas.
Akan tetapi, pertanyaan sesungguhnya bukan sekadar berapa defisitnya. Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah membiayai MBG, subsidi energi, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, koperasi, dan berbagai program prioritas lainnya dalam ruang fiskal yang terbatas,”
kata Achmad dalam keterangan resminya Senin 14 September 2026.
Ia menilai banyaknya program yang harus dibiayai pemerintah berpotensi membuat anggaran kehilangan fokus apabila seluruhnya ditempatkan sebagai prioritas.
Karena itu, Suahasil sebagai Menkeu perlu menjalankan fungsi fiskal secara lebih tegas, termasuk menentukan program yang dapat dilanjutkan, ditunda, atau dievaluasi berdasarkan kemampuan anggaran.
Jika semuanya prioritas, sesungguhnya tidak ada prioritas. Di sinilah Menteri Keuangan harus berani mengatakan tidak,”
ujarnya.
Achmad menekankan, posisi Menkeu bukan hanya bertugas memastikan tersedianya uang untuk membiayai seluruh program pemerintah.
Menurut dia, Menkeu juga harus memastikan setiap kebijakan memiliki sumber pembiayaan yang jelas dan tidak menciptakan tekanan fiskal baru di kemudian hari.
Seorang Menteri Keuangan bukan sekadar bendahara yang mencari uang untuk seluruh janji politik pemerintah. Ia harus mampu mengatakan berapa biaya setiap kebijakan, siapa yang akan membayar, dan program mana yang harus ditunda ketika sumber dananya tidak tersedia,”
tegasnya.
Menjaga Kualitas Fiskal
Menurut Achmad, penentuan prioritas menjadi semakin penting karena pemerintah juga harus menjaga kualitas fiskal.
Defisit yang tetap berada dalam batas aman tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa pengelolaan APBN sudah optimal jika pencapaiannya dilakukan dengan mengorbankan daya beli masyarakat atau memangkas belanja yang produktif.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil jalan pintas untuk menutup kebutuhan anggaran, seperti meningkatkan tekanan pajak terhadap kelompok yang sudah patuh, memangkas subsidi secara serampangan, maupun menekan belanja daerah.
Jangan sampai solusi termudah kembali dipilih: menaikkan tekanan pajak kepada kelompok yang sudah patuh, memangkas subsidi rakyat, atau menekan belanja daerah. APBN tidak boleh terlihat sehat karena daya beli masyarakat dikorbankan,”
katanya.
Memastikan RAPBN 2027
Karena itu, Achmad menilai Suahasil perlu memastikan RAPBN 2027 tidak hanya menghasilkan angka defisit yang terkendali, tetapi juga mampu menopang pertumbuhan ekonomi.
Belanja negara, kata dia, harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat ekonomi nyata, sementara subsidi dan penerimaan negara perlu dievaluasi dari sisi efektivitas dan keberlanjutannya.
Indonesia tidak membutuhkan pilihan antara fiskal agresif tanpa kepastian dan fiskal konservatif tanpa pertumbuhan. Indonesia membutuhkan fiskal produktif,”
ujar Achmad.
Ia berharap pengalaman panjang Suahasil di Kementerian Keuangan dapat menjadi modal untuk melakukan pembenahan, bukan sekadar mempertahankan kebijakan yang sudah berjalan.
Dengan RAPBN 2027 sebagai ujian awal, Suahasil dinilai perlu menunjukkan keberanian dalam menentukan prioritas sekaligus menjaga agar ruang fiskal tetap sehat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat,”
tambahnya.
