Menteri Keuangan Suahasil Nazara diminta tidak mengambil jalan pintas untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menambah beban kelompok masyarakat yang selama ini telah patuh membayar pajak.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai tekanan terhadap APBN harus dijawab melalui kebijakan fiskal yang lebih produktif dan terukur, bukan dengan menjadikan kelas menengah sebagai kelompok yang kembali menanggung beban ketika ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.
Menurut Achmad, kondisi fiskal tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan pemerintah menjaga defisit tetap terkendali.
Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak kebijakan penerimaan dan belanja terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama daya beli kelompok kelas menengah.
Jangan sampai solusi termudah kembali dipilih: menaikkan tekanan pajak kepada kelompok yang sudah patuh, memangkas subsidi rakyat, atau menekan belanja daerah. APBN tidak boleh terlihat sehat karena daya beli masyarakat dikorbankan,”
kata Achmad dalam keterangan resminya, Senin 14 September 2026.
Ia menilai kebijakan untuk memperkuat penerimaan negara memang diperlukan, tetapi tidak semestinya dilakukan dengan terus meningkatkan tekanan terhadap kelompok wajib pajak yang sudah berada dalam sistem dan menjalankan kewajibannya.
Pendekatan tersebut berisiko mempersempit ruang konsumsi masyarakat sekaligus menekan aktivitas ekonomi.
Sumber Pembiayaan
Achmad mengatakan pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam menentukan sumber pembiayaan berbagai program prioritas.
Terlebih, kebutuhan anggaran pemerintah mencakup banyak sektor, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan hingga koperasi.
Akan tetapi, pertanyaan sesungguhnya bukan sekadar berapa defisitnya. Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah membiayai MBG, subsidi energi, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, koperasi, dan berbagai program prioritas lainnya dalam ruang fiskal yang terbatas,”
ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal membuat Menteri Keuangan harus berani menentukan program mana yang benar-benar memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat dan perekonomian. Jangan sampai seluruh program diberi label prioritas, sementara sumber pembiayaannya justru dibebankan kepada masyarakat.
Seorang Menteri Keuangan bukan sekadar bendahara yang mencari uang untuk seluruh janji politik pemerintah. Ia harus mampu mengatakan berapa biaya setiap kebijakan, siapa yang akan membayar, dan program mana yang harus ditunda ketika sumber dananya tidak tersedia,”
tegas Achmad.
Ia menambahkan, pengelolaan fiskal juga perlu diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar membuat angka-angka APBN terlihat sehat. Kebijakan yang terlalu menekan konsumsi masyarakat berpotensi bertentangan dengan kebutuhan untuk menjaga momentum pertumbuhan.
Indonesia tidak membutuhkan pilihan antara fiskal agresif tanpa kepastian dan fiskal konservatif tanpa pertumbuhan. Indonesia membutuhkan fiskal produktif,”
kata Achmad.
Karena itu, Achmad berharap Suahasil menggunakan pengalamannya di Kementerian Keuangan untuk mencari sumber penerimaan dan efisiensi anggaran yang lebih berkelanjutan.
Menurutnya, pengalaman sebagai orang dalam seharusnya menjadi modal untuk melakukan pembenahan, bukan sekadar mempertahankan pola kebijakan lama.
Suahasil sebelumnya dikenal memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, termasuk pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
Dengan pengalaman tersebut, ia dinilai memiliki posisi strategis untuk memastikan kebijakan fiskal tetap kredibel tanpa menjadikan kelompok masyarakat tertentu sebagai penyangga utama tekanan APBN.
