DPD Soroti Beban Fiskal Daerah: Kurang Bayar DBH Menumpuk, TKD Diminta Naik

Uang itu berasal dari perut bumi dan laut di daerah-daerah dari sumber minyak, tambang, dan perairan yang dampaknya ditanggung warga setempat. Justru di situlah letak keberatan yang paling mendalam dari daerah,”

jelasnya.

Maka dari itu, DPD meminta sejumlah pertimbangan diantaranya menaikkan Transfer ke Daerah (TKD) dari Rp735 triliun menjadi Rp780,2 triliun, atau naik Rp45,22 triliun.

Tambah TKD

Ahmad menilai, tambahan alokasi TKD ini tidak akan menambah beban utang dan memperlebar defisit APBN 2027. Sebab, tambahan alokasi TKD bisa bersumber dari pos belanja cadangan pemerintah pusat.

Ini tidak menambah utang dan tidak menambah defisit, karena diambil dari pos belanja cadangan pusat sebesar Rp616,77 triliun yang oleh Nota Keuangan sendiri disebut sebagai sebagian besar bersifat dana antisipatif,”

terangnya.

Selain itu, DPD meminta agar Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dipulihkan dari Rp5 triliun menjadi minimal Rp20 triliun. Sebab, DAK digunakan daerah untuk membangun sejumlah infrastruktur mulai dari jalan kabupaten, irigasi, air bersih, sekolah, serta puskesmas.

Dana alokasi khusus fisik agar dipulihkan dari Rp5 triliun menjadi sekurang-kurangnya Rp20 triliun. Dana ini turun lebih dari 90 persen dalam tiga tahun,”

imbuhnya.