Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk membatasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk Pertalite dan Biosolar.
Kebijakan tersebut disiapkan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran kepada masyarakat.
Kami lagi ada memformulasikan aturannya,”
kata Bahlil setelah Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.
Imbau Tak Pakai BBM Subsidi
Bahlil mengatakan BBM subsidi seharusnya digunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerima subsidi. Karena itu, dia kembali mengimbau masyarakat mampu untuk tidak menggunakan Pertalite maupun Biosolar.
Saudara-saudara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi. Karena itu kan BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,”
ujar Bahlil.
Rencana pembatasan tersebut sebelumnya juga dikaitkan dengan kelompok masyarakat desil sembilan dan 10. Namun, Bahlil menyebut penerapannya masih menunggu validitas data agar kebijakan tidak justru salah sasaran.
Pemerintah saat ini masih memeriksa ketepatan data pembagian desil masyarakat. Menurut Bahlil, akurasi data menjadi bagian penting agar penyaluran Pertalite sesuai dengan kelompok penerima yang telah ditetapkan.
Antrean BBM di Makassar
Di sisi lain, Bahlil menanggapi antrean panjang BBM yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Dia menyebut stok BBM masih berada dalam batas minimal nasional, yakni 18-20 hari, sehingga antrean tersebut tidak disebabkan oleh kelangkaan stok.
Menurutnya, salah satu faktor yang memicu antrean adalah dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pihak tertentu.
Antrean panjang terjadi karena banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah ada memang pihak-pihak yang mengantre di pompa bensin hanya untuk ada maksud lain,”
urai Bahlil.
