Menteri Keuangan Suahasil Nazara merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menggratiskan biaya pendidikan negeri dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Menurutnya, grand design tengah disusun guna mewujudkan keinginan tersebut.
Suahasil mengatakan dari sisi anggaran, pada 2027 pemerintah sebenarnya sudah mengalokasikan Rp824 triliun untuk pendidikan. Anggaran itu tersebar di pemerintah pusat dan daerah.
Kita melihat Rp824 triliun ini kan ada yang di pusat, ada yang termasuk APBD juga,”
kata Suahasil dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 25 September 2026.
Anggaran Pendidikan Tersebar di K/L
Suahasil menuturkan, untuk anggaran pendidikan di pemerintah pusat tersebar di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, serta kementerian lainnya.
Suahasil mengatakan, pemerintah saat ini juga sedang melihat kembali desain dari hasil anggaran pendidikan yang selama ini sudah dijalankan. Sebab, dalam APBN setiap tahunnya diwajibkan alokasi anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan.
Ini yang kita lihat, desainnya seperti apa? Lalu output dari pendidikan kita, terutama setelah kita menjalankan anggaran pendidikan 20 persen, itu seperti apa output yang kita dapat sekarang?”
ujarnya.
Untuk evaluasi meliputi sejumlah indikator mulai dari angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), hingga capaian Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA).
Arahan Prabowo
Suahasil mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan arahan kepada pemerintah untuk menyusun grand design pendidikan nasional secara lebih komprehensif.
Grand design dilakukan supaya alokasi anggaran pendidikan yang mencapai ratusan triliun di setiap tahunnya bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Jadi arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design. Coba lihat lagi, uang Rp824 triliun satu tahun, tahun depan, itu bukan uang yang kecil. Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ,”
ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga akan melihat secara menyeluruh penggunaan anggaran pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Kemudian evaluasi meliputi berbagai program pendidikan yang sudah berjalan mulai dari Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi hingga LPDP.
