Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut 15 izin usaha bank bermasalah di Indonesia sepanjang 2026. Teranyar, izin yang dicabut adalah PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Musyarakah Ummat Indonesia yang berlokasi di Tangerang, Banten.
Pencabutan izin itu berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-72/D.03/2026 tanggal 25 September 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia.
Pencabutan izin usaha PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia merupakan bagian dari tindakan pengawasan OJK dalam memperkuat industri perbankan, melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuaKeputngan,”
kata Kepala OJK Provinsi Banten Adi Dharma dalam keterangannya Sabtu, 26 September 2026.
Modal Minimun Kurang dari 12 Persen

Sebelum izin dicabut, pada 10 Desember 2025 OJK sudah menetapkan PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP). Sebab, memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.






