Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) bersama Danantara Indonesia tengah mengkaji penataan struktur bisnis gas nasional, termasuk opsi penggabungan PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan belum ada keputusan mengenai bentuk struktur maupun perusahaan yang akan menjadi induk.
Ini sedang kita kaji, bagaimana nanti polanya. Tetapi yang paling penting adalah perusahaan gas kita nanti akan main di midstream dan downstream,”
kata Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat, 2 Oktober 2026.
Kaji Selain PGN dan Pertagas
Menurut Dony, kajian tidak hanya mencakup Pertagas dan PGN, tetapi juga kemungkinan melibatkan perusahaan lain yang berkaitan dengan bisnis gas.
Pemerintah juga akan melihat efektivitas masing-masing struktur sebelum menetapkan model yang akan digunakan.
Saya belum bisa sampaikan mana yang akan menjadi (holding). Ini ada beberapa pilihan struktur yang kita lakukan, mana yang terbaik nantinya antara Pertagas, PGN dan lain sebagainya. Ini sedang kita lakukan, intinya mana yang terbaik untuk Indonesia,”
ujarnya.
Dony mengatakan aspek biaya dan manfaat atau cost and benefit menjadi salah satu pertimbangan utama. Setiap opsi akan dihitung dan dibandingkan untuk menentukan struktur korporasi yang dianggap paling optimal.
Penataan Bisnis Gas Nasional
Di luar penataan perusahaan, pemerintah juga tengah menyiapkan transformasi model bisnis gas. Fokusnya diarahkan pada penguatan sektor midstream dan downstream, termasuk memperluas pemanfaatan gas secara langsung oleh konsumen.
Salah satu opsi yang sedang disiapkan adalah distribusi gas melalui jaringan ke rumah tangga. Pemerintah bahkan berencana menguji coba penyaluran compressed natural gas (CNG) secara langsung ke rumah-rumah di sejumlah kota.
Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemanfaatan gas domestik sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor.
Dony menilai persoalan tersebut berkaitan dengan beban subsidi dan kebutuhan devisa untuk memenuhi kebutuhan LPG nasional.
Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya gas yang cukup, tetapi pemanfaatannya untuk kebutuhan domestik masih perlu diperkuat.
Oleh sebab itu, pemerintah menilai perubahan infrastruktur sekaligus model bisnis diperlukan agar pasokan gas dalam negeri dapat dimanfaatkan lebih optimal.
Bayangkan berapa banyak subsidi dari LPG yang kita lakukan dan juga devisa kita harus mengimpor. Nah ini memang transformasi panjang yang kita lakukan dan satu-satu kita ubah bisnis modelnya,”
tutur Dony.
