Indef Green Transition Initiative menyoroti pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Energi. Menurut Direktur Indef Green Transition Initiative Imaduddin Abdullah, pembentukan kementerian baru harus diikuti dengan langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang selama ini menahan realisasi manfaat hilirisasi di Indonesia.
Imaduddin menuturkan bahwa kementerian baru memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan hilirisasi berjalan secara terkoordinasi.
Keberhasilan hilirisasi bergantung pada keputusan banyak kementerian yang harus saling mendukung. Izin investasi, pasokan bahan baku, pembangunan pabrik, ketersediaan energi, dan akses pasar perlu disiapkan sebagai satu rangkaian,”
kata Imaduddin pada wartawan di Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.
Tantangan Tidak Egosentris
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan utama bagi Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Energi yang baru dibentuk pemerintah.
Kementerian tersebut juga perlu memastikan berbagai keputusan lintas kementerian agar tidak berjalan sendiri-sendiri dan malah menimbulkan hambatan pada tahapan hilirisasi berikutnya.
Imaduddin pun menyoroti masih adanya persoalan pada industri mineral kritis, mulai dari perizinan, kebutuhan infrastruktur energi, hingga risiko pasokan. Pada saat yang sama, sebagian tahap pengolahan justru menghadapi kelebihan kapasitas.
Persoalan utamanya adalah ketidaksesuaian antara kapasitas, bahan baku, dan kebutuhan pasar,”
katanya.
Menurut Imaduddin, ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kapasitas industri saja belum cukup untuk memastikan hilirisasi menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal.
Kesiapan teknologi dan tenaga kerja juga perlu menjadi bagian dari perencanaan agar industri pengolahan mampu beroperasi secara produktif dan berkelanjutan.
Satu Rantai Terintegrasi
Ia menilai pemerintah perlu melihat hilirisasi sebagai satu rantai yang terintegrasi, bukan sekadar mendorong pembangunan fasilitas pengolahan.
Investasi sudah ditanamkan, tetapi kapasitas produksi, penerimaan negara, dan penciptaan lapangan kerja belum mencapai harapan. Hilirisasi membutuhkan dukungan lintas kementerian yang terarah, dari perizinan, energi dan akses pasar,”
tutur Imaduddin.
Karena itu, menurut dia, kementerian koordinator baru perlu berperan aktif dalam mengawal keputusan strategis lintas kementerian dan menyelesaikan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan proyek hilirisasi.
Ketika satu mata rantai tertinggal, manfaatnya pun tidak optimal. Oleh sebab itu, peran kementerian koordinator sebagai orkestrator kebijakan menjadi penting,”
imbuhnya.
