Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan anggaran operasional Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sudah tersedia. Anggarannya akan berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Suahasil mengatakan, pengalihan anggaran dilakukan untuk memastikan operasional Kemenko Hilirisasi bisa berjalan.
Pak Bahlil menangani anggaran dengan sangat baik. Dari Kementerian ESDM,”
ujar Suahasil di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa, 6 Oktober 2026.
Mekanisme Masih Diproses
Suahasil mengatakan, penataan aggaran Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi masih dalam proses, termasuk terkait bagian anggaran (BA), administrasi, serta mekanisme pengelolaannya.
Nanti kan kita bikin apakah namanya bagian anggaran, tata kelolanya, administrasinya, bagian anggarannya, BA-nya berapa, dan seterusnya, itu dalam proses kita buat,”
jelasnya.
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027, Kementerian ESDM mendapat alokasi anggaran sebesar Rp27,37 triliun.
Adapun Presiden Prabowo Subianto membentuk posisi Menteri Koordinator (Menko) bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapat mandat dari Prabowo untuk memimpin Kementerian baru itu alias rangkap jabatan.
Bahlil mengungkap, alasan Prabowo membentuk Kementerian itu untuk perkuat koordinasi pemerintah menghadapi ketidakpastian geopolitik dan perubahan ekonomi global.
Hilirisasi dan Transisi Energi Semakin Penting
Menurut Bahlil, agenda hilirisasi dan transisi energi jadi semakin penting di tengah situasi geopolitik global yang dinamis. Di saat yang sama, kebutuhan terhadap energi bersih terus meningkat dan Indonesia memiliki komitmen internasional melalui Paris Agreement.
Maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement,”
ujar Bahlil.
