Bahlil Lahadalia memastikan rangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak membuat dirinya menerima dua gaji dari negara.

Ia mengatakan, meski memegang dua jabatan berdasarkan dua Keputusan Presiden (Keppres), dirinya hanya menerima satu gaji, yakni sebagai Menteri ESDM. Menurut dia, pembentukan Kementerian Koordinator (Kemenko) Hilirisasi dan Transisi Energi juga tidak boleh berujung pada pemborosan anggaran.

Penambahan Menko baru ini bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya nggak mau, saya tipe saya bukan seperti itu. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa Menko Hilirisasi ini karena menterinya satu, jadi kita memakai anggaran dari Kementerian ESDM. Tidak ada Kemenko, nanti di situ dibagi. Yang kedua gajinya juga satu aja, gaji Menteri ESDM, sekalipun dua Keppres gajinya satu aja,”

kata Bahlil di sela-sela Investor Daily Summit di Jakarta, dikutip Kamis, 8 Oktober 2026.

Dengan demikian, rangkap jabatan tersebut menurut Bahlil tidak diikuti penggandaan penerimaan sebagai pejabat negara. Dia menekankan penggunaan anggaran juga akan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia di Kementerian ESDM.

Belum Punya Struktur Lengkap

Gedung Kementerian ESDM. (Sumber: Google Street View)
Gedung Kementerian ESDM. (Sumber: Google Street View)

Di sisi kelembagaan, Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi saat ini belum sepenuhnya memiliki struktur organisasi definitif. Payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur struktur, tugas, dan ruang lingkup kementerian koordinator baru tersebut masih dalam pembahasan.

Kondisi itu membuat operasional Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi masih terbatas. Bahlil bahkan mengaku belum memiliki sejumlah pejabat pendukung definitif untuk menjalankan organisasi tersebut.

Saya mudah-mudahan fit and proper test-nya lulus, saya belum punya deputi, belum punya Sesmen, jadi ketik masih ketik sendiri,”

tambahnya.

Ketiadaan struktur definitif tersebut menjadi konsekuensi awal dari pembentukan kementerian koordinator baru. Pemerintah masih harus menyelesaikan pembagian kewenangan, struktur organisasi, serta penempatan kementerian teknis yang akan berada dalam koordinasinya.

ESDM dan BKPM Dipastikan Masuk

Bahlil mengatakan hingga kini baru dua kementerian yang dipastikan berada dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, yakni Kementerian ESDM serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Saya katakan sejak dari pelantikan bahwa kami lagi melakukan konsolidasi. Kementerian apa saja di bawah kami belum 100 persen selesai. Tapi saya sedikit memberikan bocoran bahwa kemungkinan besar yang sudah pasti itu adalah ESDM, sama Kementerian Investasi dan Hilirisasi, itu sudah pasti,”

jelas Bahlil.

Selain dua kementerian tersebut, Kementerian Perindustrian juga berpeluang masuk dalam struktur koordinasi. Bahlil mengaitkan kemungkinan itu dengan agenda hilirisasi yang pada akhirnya membutuhkan penguatan sektor industri untuk menghasilkan nilai tambah dari sumber daya alam.

Yang mungkin ada satu dua kementerian lagi yang terkait dengan hilirisasi. Kalau kita bicara hilirisasi kan kita bicara industrialisasi, karena instrumen daripada hilirisasi untuk mencapai nilai tambah ya industri. Mungkin juga, mungkin ya, mungkin Kementerian Perindustrian,”

imbuhnya.