Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Ekonomi Bisnis

Celios Sentil Rangkap Jabatan Bahlil: Menko Kok Mengoreksi Diri Sendiri?

Rangkap jabatan berisiko melemahkan fungsi koordinasi antarkementerian karena Bahlil menjalankan kebijakan sektoral sekaligus koordinasi.

1 menit baca
Sumber berita di Google
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. (Sumber: Owrite/Iren Natania)
Natania Longdong

Oleh

Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan dalam pengangkatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Rangkap jabatan tersebut dinilai berisiko melemahkan fungsi koordinasi antarkementerian karena Bahlil harus menjalankan kebijakan sektoral sekaligus mengoordinasikan kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Bahlil sebagai Menko akan mengoordinasikan Bahlil sebagai Menteri ESDM. Jadi kebijakan ESDM bermasalah, ia harus mengoreksi kebijakannya sendiri,”

kata Muhamad Saleh Peneliti Hukum Celios, dalam keterangan tertulis Celios bersama Transparency International Indonesia (TI Indonesia), Jumat, 9 Oktober 2026.

Kehilangan Fungsi Kritis

Gedung Kementerian ESDM. (Sumber: Google Street View)
Gedung Kementerian ESDM. (Sumber: Google Street View)

Menurut Saleh, penempatan satu orang pada kedua jabatan tersebut membuat fungsi koordinasi berisiko kehilangan jarak kritis terhadap kebijakan kementerian yang dikoordinasikan. 

Iklan

Padahal, koordinasi antarkementerian diperlukan untuk menilai kebijakan sektoral, menyelesaikan perbedaan kepentingan, serta menyelaraskan agenda pemerintah.

Pemerintah menambah kementerian, tetapi justru menumpuk kewenangan pada satu orang,”

ujar Saleh.

Efektivitas Pembagian Tanggung Jawab

Celios menilai persoalan tersebut tidak berhenti pada penumpukan jabatan, tetapi juga menyangkut efektivitas pembagian tanggung jawab di dalam pemerintahan.

Celios dan TI Indonesia juga menyoroti bahwa kepentingan sektor hilirisasi, investasi, dan transisi energi tidak selalu berjalan searah. 

Perbedaan agenda tersebut membutuhkan koordinasi lintas kementerian yang mampu menimbang berbagai kepentingan secara kritis.

Karena itu, Celios meminta Presiden Prabowo Subianto mengakhiri salah satu jabatan yang dipegang Bahlil dan memperjelas pembagian kewenangan kementerian yang berada dalam lingkup koordinasi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Redaktur

    Dusep Malik

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.