Ketika Bahlil Rangkap Jabatan Menteri Sekaligus Koordinator, Siapa yang Menguji Kebijakannya?

Kondisi tersebut berisiko membuat fungsi pengawasan dan evaluasi kebijakan kehilangan independensinya.

Risiko ini dapat merembet menjadi regulatory capture apabila implementasi kebijakan dan pengawasan sektoral justru berpihak pada kepentingan korporasi tertentu,”

ujarnya.

TI Indonesia menilai mekanisme koordinasi yang seharusnya menjadi ruang untuk menguji kebijakan lintas sektor justru berpotensi memperkuat kebijakan yang dibuat oleh kementerian di bawah tanggung jawab pejabat yang sama.

Situasi ini menimbulkan risiko ketika fungsi koordinasi, evaluasi, dan pengawasan tidak lagi berjalan secara independen. Akibatnya, mekanisme untuk mengoreksi kebijakan sektoral berpotensi kehilangan efektivitasnya.

Korporasi Diuntungkan?

TI Indonesia juga memperingatkan bahwa konsentrasi kewenangan tersebut dapat membawa risiko lebih luas, terutama dalam pelaksanaan kebijakan serta pengambilan keputusan terkait perizinan dan proyek hilirisasi.

Bagus menyebut kondisi itu berpotensi memperlebar ruang bagi regulatory capture, yakni situasi ketika proses regulasi atau pelaksanaan kebijakan lebih mengakomodasi kepentingan korporasi tertentu daripada kepentingan publik.

Meski demikian, potensi risiko tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya keuntungan pribadi ataupun pelanggaran yang dilakukan pihak tertentu.