Luky Alfirman dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk mendampingi Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Padahal, Luky sebelumnya dicopot oleh Menteri Keuangan periode 2025-2026 Purbaya Yudhi Sadewa, dari posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyoroti keputusan pengangkatan Luky sebagai Wamenkeu. Ia menilai, keputusan itu berpotensi menggerus kepercayaan publik, investor, hingga kreditur terhadap kredibilitas Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Bhima mengatakan, penunjukan Luky menjadi sorotan karena rekam jejaknya yang dikaitkan dengan persetujuan pengadaan motor listrik Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai bermasalah.
Iklan
Nah sekarang orang itu kembali dipilih gitu ya di era Suahasil Nazara. Jadi menunjukkan kredibilitas dari Kementerian Keuangan ini sedang dipertaruhkan, bisa dibilang ini kembali menurun trust-nya,”
kata Bhima saat dihubungi Owrite Jumat, 9 Oktober 2026.
Bhima menegaskan, persoalan pengadaan barang dengan anggaran besar semestinya menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, proses pengadaan harus dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal.
Padahal yang disorotkan anggaran yang cukup besar, dan bahkan tidak melalui proses yang benar ya harusnya kan jangan sampai terulang lagi,”
jelasnya.
Menurutnya, pengangkatan Luky juga menunjukkan kelemahan Suahasil. Sebab, orang yang sebelumnya diberhentikan kembali diangkat dengan jabatan yang lebih tinggi.
Jadi publik melihatnya bahwa apa yang dilakukan oleh Purbaya dengan Luky Alfirman udah benar memberhentikan gitu ya. Nah ini sepertinya karena kemungkinan bahwa Suahasil tidak memiliki orang-orang di sekitar Kementerian Keuangan yang bisa dipercaya,”
ujarnya.
Bhima menduga, keputusan itu lebih dipengaruhi pertimbangan politik internal dibandingkan upaya memperbaiki kinerja dan meningkatkan citra Kemenkeu. Padahal, tantangan besar pemerintah saat ini adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Jadi pertimbangannya adalah lebih ke arah politik internal dibandingkan kinerja dan meningkatkan citra dari Kementerian Keuangan. Padahal sekarang kan negara ini sedang mengalami defisit trust, defisit kepercayaan,”
terangnya.
Apa Dampaknya?
Ilustrasi Surat Utang Negara. (Gambar dibuat AI)
Bhima mengatakan, persoalan kepercayaan tersebut berpotensi berdampak pada pembiayaan pemerintah. Karena apabila pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai APBN, investor dapat meminta imbal hasil lebih tinggi apabila menilai risiko tata kelola dan profesionalisme pemerintah meningkat.
Ia menuturkan, persepsi investor terhadap kredibilitas pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi premi risiko surat utang pemerintah.
Jadi investor tentu akan minta imbal hasil bunga yang lebih mahal dari surat utang pemerintah. Karena di dalam resiko premium itu ada permasalahan trust, ada permasalahan profesionalisme,”
katanya.
Selain itu, Bhima menilai penunjukkan Suahasil Nazara untuk menggantikan Purbaya belum menunjukkan sinyal pemulihan kepercayaan pasar. Menurutnya, pergantian posisi Bendahara Negara belum mampu memperkuat IHSG dan rupiah.
Padahal PR utama adalah mengembalikan trust dan menunjukkan bahwa Purbaya dicopot, penggantinya lebih baik. Tapi kalau sekarang justru enggak. Nah ini saya kira ke depan berarti ada indikasi pengadaan-pengadaan barang yang tidak berkualitas,”
