ASN Kencangkan Ikat Pinggang, Kemenkeu Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas K/L 30%

Ia menggarisbawahi, target utama dari kebijakan ini adalah mengajak seluruh K/L berfokus pada pencapaian target prioritas pembangunan, dengan catatan bahwa penghematan ini tidak akan mengganggu pelayanan publik.

Serta memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat yang optimal terlebih ketika kita memasuki kuartal IV. Oleh karena itu, pencapaian target prioritas pembangunan menjadi fokus dan penajaman belanja tidak boleh mengganggu pelayanan publik,”

tegasnya.

Dorong Pertemuan Daring

Adapun dalam Surat Menteri Keuangan yang sudah ditandatangani oleh Suahasil Nazara terdapat dua poin utama yang ditekankan. Pertama K/L diminta melakukan penghematan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas sebesar 30 persen dari pagu perjalanan dinas yang belum direalisasikan.

Penghematan itu diarahkan melalui optimalisasi pertemuan secara daring, pembatasan perjalanan yang tidak prioritas, serta efisiensi jumlah dan frekuensi perjalanan dinas Namun, dengan tetap menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan program prioritas.

Poin kedua, melakukan penundaan belanja pendukung aparatur (non gaji dan layanan dasar) yang belum direalisasikan. Hal itu diantaranya untuk belanja pengadaan kendaraan bermotor baru, pembangunan atau pengadaan rumah dinas baru, serta renovasi atau rehabilitasi gedung atau kantor dan sejenisnya.