Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Ekonomi Bisnis

Anggaran Pangan Rp113,3 Triliun, Mengapa Harga Cabai Masih Pedas?

Evaluasi anggaran seharusnya tidak berhenti pada besaran dana yang terserap, tetapi menilai hasil konkret yang dicapai.

Pedagang menyortir cabai rawit untuk dijual di Pasar Barito, Ternate, Maluku Utara, Minggu (11/10/2026).
Pedagang menyortir cabai rawit untuk dijual di Pasar Barito, Ternate, Maluku Utara, Minggu (11/10/2026). (ANTARA FOTO/Andri Saputra/nym.)

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyoroti efektivitas anggaran ketahanan pangan setelah pemerintah merealisasikan Rp113,3 triliun hingga September 2026. 

Besarnya belanja tersebut dinilai perlu diikuti evaluasi terhadap dampak kebijakan pangan, terutama dalam menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Sorotan tersebut muncul ketika harga rata-rata cabai rawit merah mencapai Rp132.850 per kilogram berdasarkan pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, pada Senin, 13 Oktober 2026.

Iklan

“Tesis yang perlu dikemukakan adalah bahwa persoalan pangan (nasional) bukan lagi sekadar kekurangan anggaran. Persoalan terletak pada bagaimana anggaran itu disusun,”

kata Achmad dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu, 14 Oktober 2026.

Desain Kebijakan

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan. Anggaran tersebut mencakup subsidi pupuk, pembangunan infrastruktur pertanian, penguatan cadangan pangan, serta dukungan terhadap Bulog.

Achmad mengingatkan besarnya anggaran tidak serta-merta menjamin harga pangan stabil. Kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produksi perlu diimbangi dengan pengukuran dampak terhadap harga konsumen dan kesejahteraan petani.

Ia juga menilai evaluasi anggaran seharusnya tidak berhenti pada besaran dana yang terserap, tetapi menilai hasil konkret yang dicapai.

“Pertanyaan DPR dan publik seharusnya bukan hanya berapa triliun anggaran ketahanan pangan yang sudah dibelanjakan. Pertanyaan harus lebih konkret: apakah volatilitas harga menurun? Apakah disparitas antardaerah mengecil? Apakah margin petani membaik? Apakah kehilangan pascapanen turun? Apakah konsumsi masyarakat tetap terjangkau?”

ujar dia.

Achmad menegaskan indikator tersebut penting untuk menilai apakah belanja negara telah memberikan dampak nyata atau justru membutuhkan perubahan prioritas kebijakan.

“Jika anggaran terus membesar sementara dapur rakyat tetap mudah diguncang harga, maka yang perlu dievaluasi bukan komitmen anggaran, melainkan desain kebijakan,”

imbuh dia.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Asred

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.