Foto udara kapal kargo memuat peti kemas bersandar di dermaga Pelabuhan Kendari New Port, Kendari, Sulawesi Tenggara. (Sumber: ANTARA FOTO/Andry Denisah/nz)
Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memperkuat ekosistem logistik nasional. Hal itu dilakukan untuk mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi sistem logistik Indonesia.
Penugasan tersebut tertuang melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang telah diundangkan pada 16 Juli 2026.
Arahan Presiden sangat jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk itu, Presiden menugaskan saya melalui Kemenko Perekonomian untuk mengkoordinasikan percepatan transformasi logistik nasional melalui Perpres Nomor 41 Tahun 2026,”
ujar Airlangga dalam keterangan resmi Kamis, 15 Oktober 2026.
Ditargetkan Turun ke 8 Persen
Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (5/1/2026). (Sumber: Antara Foto/Dhemas Reviyanto/nz)
Adapun biaya logistik nasional saat ini masih berada pada kisaran 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022. Sehingga, pemerintah menargetkan penurunan bertahap dari 12,5 persen hingga mencapai 8 persen dalam beberapa tahun mendatang.
Iklan
Perpres 41/2026 sendiri dirancang menjadi instrumen kebijakan strategis dalam memperkuat ekosistem logistik nasional untuk memangkas biaya logistik nasional. Hal itu dilakukan melalui tiga strategi utama yaitu penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik, penguatan integrasi dan digitalisasi logistik, serta peningkatan daya saing SDM dan penyedia jasa logistik.
Airlangga mengatakan, berbagai langkah operasional telah dan terus dipercepat untuk memastikan implementasi Perpres 41/2026 memberikan dampak nyata bagi efisiensi logistik nasional.
Ia menjelaskan, platform NLE yang selama ini telah memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan biaya logistik hingga 17 persen dan pemangkasan waktu layanan hingga 73 persen akan diperkuat melalui digitalisasi end-to-end, yang sebelumnya NLE lebih berfokus pada layanan perizinan Business to Government (B2G) dan Government to Government (G2G).
Lebih lanjut, Pemerintah juga mendorong pengembangan dry port, termasuk di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), untuk mengurangi beban truk di jalan raya dan mendekatkan layanan kepabeanan ke kawasan industri.
Ia menyebut, integrasi layanan angkutan jalan, kereta api, dan transportasi laut (multimoda transport) menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada angkutan jalan.
Peremajaan Angkutan
Sejumlah truk dan kendaraan roda empat melaju di Jalan Tol Trans Jawa Ruas Tanjungmas-Srondol, Semarang, Jawa Tengah (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc)
Bersamaan dengan itu, Pemerintah mendorong pemanfaatan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk peremajaan armada truk yang semakin tua. Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026, sektor transportasi dan penyimpanan dapat mengakses program KIPK, sehingga pelaku usaha angkutan moda truk memperoleh dukungan pembiayaan yang terjangkau untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan.
Pemerintah juga terus memperkuat kapasitas dan daya saing SDM logistik melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan kapasitas penyedia jasa logistik, guna memastikan transformasi sistem logistik nasional didukung oleh tenaga kerja yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan teknologi digital.
Melalui sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan rencana aksi pada Perpres ini, kami optimis biaya logistik dapat ditekan sampai 8 persen. Dengan sistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi, produk ekspor kita akan semakin berdaya saing, dan produk di pasar domestik akan semakin terjangkau bagi masyarakat,”
