Kopdes Mau Salurkan Gaji ASN: Uang Hak Jangan Jadi Modal Usaha

Risiko tersebut seperti keterlambatan pembayaran, kesalahan administrasi, penyalahgunaan dana, hingga kebocoran data penerima.

Ronny juga menyoroti potensi konflik kepentingan apabila dana yang seharusnya hanya disalurkan kepada ASN dan pensiunan justru digunakan untuk membiayai kegiatan usaha koperasi.

Menurutnya, dana gaji dan pensiun harus dipisahkan secara tegas dari aktivitas bisnis koperasi. Pemisahan tersebut perlu disertai mekanisme rekonsiliasi transaksi, audit, serta kejelasan pihak yang bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi kegagalan pembayaran.

“Dana gaji dan pensiun tidak bisa dianggap sebagai sumber likuiditas yang bebas digunakan untuk kegiatan bisnis,”

ucap dia.

Perlindungan

Ia menambahkan kelemahan tata kelola lembaga penyalur tidak boleh berujung pada kerugian bagi penerima dana. Sebab, ASN dan pensiunan merupakan pihak yang haknya harus dilindungi dalam skema penyaluran tersebut.

“Prinsip sederhana, risiko pengembangan usaha koperasi tidak boleh dipindahkan kepada ASN dan pensiunan,”

ujar Ronny.

Ronny berpendapat pelibatan KDKMP dalam penyaluran gaji dan dana pensiun perlu mempertimbangkan kesiapan kelembagaan dan kemampuan operasional masing-masing koperasi. Perluasan fungsi koperasi tidak cukup hanya berdasar pada keinginan memperbesar peran ekonomi di tingkat desa.

Kemampuan menjaga keamanan dana dan menjamin kelancaran pembayaran harus menjadi pertimbangan utama sebelum koperasi diberi tanggung jawab tersebut.