Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Kebutuhan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) diperkirakan masih mencapai 20 juta kiloliter per tahun, meskipun kapasitas kilang Balikpapan ditingkatkan.
Dalam laporan memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, IESR menyebut kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Juni 2026.
Sementara itu, produksi minyak mentah dan kondensat Indonesia pada Januari–Juli 2026 tercatat sebesar 547 ribu barel per hari. Angka tersebut masih jauh dari target produksi 1 juta barel per hari.
Iklan
Ukuran paling mendasar ketahanan energi adalah apakah masyarakat dapat memperoleh energi saat membutuhkan dengan harga yang mampu mereka bayar. Kelangkaan BBM dan pemadaman listrik yang berulang menunjukkan bahwa kemampuan menjaga pasokan dan distribusi energi masih perlu diperbaiki secara serius,”
kata CEO IESR Fabby Tumiwa, dikutip Rabu, 21 Oktober 2026.
Evaluasi Target Produksi Minyak
Sumur Sejadi SJ-4RD1 milik PHKT. (Sumber: Dok. Pertamina)
IESR pun mendesak pemerintah mengevaluasi kembali target produksi minyak dan mengendalikan permintaan BBM. Langkah yang disarankan meliputi peningkatan efisiensi kendaraan, penyediaan transportasi publik, elektrifikasi transportasi, serta pembangunan fasilitas mobilitas nonmotor seperti trotoar dan jalur sepeda.
Menurut IESR, pengendalian permintaan BBM juga penting untuk mengurangi tekanan terhadap anggaran subsidi akibat gejolak harga minyak dunia.
Perlindungan terhadap kelompok rentan, menurut lembaga tersebut, perlu berjalan beriringan dengan reformasi subsidi dan pengurangan ketergantungan pada BBM.
Ketahanan Energi
Petugas SPBU melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) Biosolar B50 ke truk angkut barang di SPBU Pertamina Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah. (Sumber: Antara Foto/Aprillio Akbar/nz)
Fabby menegaskan bahwa ketahanan energi perlu dinilai dari manfaat yang dirasakan masyarakat, terutama ketersediaan energi dan keterjangkauan harganya.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, masyarakat membutuhkan perbaikan nyata yakni BBM tersedia, listrik andal, dan biaya energi tetap terjangkau. Percepatan energi terbarukan harus menghasilkan perbaikan tersebut, bukan agenda yang berjalan terpisah,”
