Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Ekonomi Bisnis

Dua Tahun Prabowo, Proyek PLTS 100 GW Cuma “Omon-omon” dan Baru Tercapai 1,5 GW

IESR menilai program PLTS 100 GW memperkuat ketahanan energi, mengurangi penggunaan BBM dan batu bara, serta memperluas akses listrik.

Gambar ilustrasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)
Gambar ilustrasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). (Sumber: Antara)

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti lambatnya realisasi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) saat pemerintahan Prabowo-Gibran memasuki tahun ketiga.

CEO IESR Fabby Tumiwa menyebut gangguan listrik berulang menunjukkan perlunya pembenahan sistem energi nasional.

Ukuran paling mendasar ketahanan energi adalah apakah masyarakat dapat memperoleh energi saat membutuhkan dengan harga yang mampu mereka bayar. Pemadaman listrik yang berulang menunjukkan bahwa kemampuan menjaga pasokan dan distribusi energi masih perlu diperbaiki secara serius,”

kata Fabby di Jakarta, dikutip Rabu, 21 Oktober 2026.

Perkembangan Proyek PLTS

Solar Panel (PLTS) dan Pembangkit LIstrik Tenaga Bayu (angin). (Sumber: Unsplash/Arno Senoner)
Solar Panel (PLTS) dan Pembangkit LIstrik Tenaga Bayu (angin). (Sumber: Unsplash/Arno Senoner)

IESR pun menyoroti perkembangan program PLTS 100 GW. Kapasitas PLTS terpasang di Indonesia baru mencapai 1,5 GW hingga April 2026. 

Iklan

Adapun rancangan Peraturan Presiden yang menjadi landasan program tersebut masih dalam tahap harmonisasi pada awal Oktober 2026.

IESR menilai program PLTS 100 GW berpotensi memperkuat ketahanan energi, mengurangi penggunaan BBM dan batu bara, serta memperluas akses listrik. Namun, pelaksanaannya membutuhkan kepastian regulasi, pembiayaan, kesiapan jaringan listrik, dan sistem penyimpanan energi.

Indonesia membutuhkan sistem energi yang lebih beragam, efisien, andal, dan semakin mengandalkan sumber energi domestik yang berkelanjutan,”

ujar Fabby.

Benahi Pasokan dan Distribusi BBM

IESR pun mendesak pemerintah membenahi pasokan dan distribusi BBM, memperkuat cadangan operasional, serta menetapkan target terukur untuk pelaksanaan program PLTS 100 GW. 

IESR juga meminta pemerintah melaporkan perkembangan program secara berkala, termasuk kapasitas pembangkit yang beroperasi dan pengurangan konsumsi BBM serta batu bara.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.