Pengamat migas sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo menilai kebijakan pemerintah yang mengatur impor bahan bakar minyak (BBM), termasuk pasokan untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta melalui kerja sama dengan PT Pertamina (Persero), belum efektif dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurut Hadi, kebijakan impor BBM melalui satu pintu, yakni Pertamina, justru berpotensi memunculkan monopoli terselubung dan membatasi persaingan usaha.
Hal itu disampaikan Hadi saat mengevaluasi kebijakan sektor energi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Iklan
Tidak efektif. Karena menuju kepada monopoli terselubung. Sesuai Perpres 96 Tahun 2024 terkait Cadangan Penyangga Energi, kita menganut pasar bebas dan terbuka,”
kata Hadi kepada Owrite, Rabu, 21 Oktober 2026.
Monopoli Terselubung
Ilustrasi kapal tanker pembawa bahan bakar minyak (BBM). (Sumber: Unsplash/Georg Eiermann)
Hadi menilai kebijakan pengadaan BBM harus tetap memperhatikan tata kelola pasar agar tidak menghambat persaingan antarpenyedia BBM.
Menurutnya, persaingan yang sehat penting untuk menjaga pilihan konsumen sekaligus memastikan kebijakan pemerintah benar-benar mendukung ketahanan energi nasional, bukan sekadar memusatkan pengadaan pada satu pihak.
Karena itu, efektivitas kebijakan impor BBM tidak semestinya hanya dilihat dari mekanisme pengadaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap persaingan usaha dan ketersediaan pasokan di masyarakat.
Pasokan Harus Stabil
Ilustrasi Perwira Pertamina saat di depan kilang. (Foto: Pertamina Patra Niaga)
Hadi menegaskan, keberhasilan kebijakan BBM tidak cukup diukur dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor. Pemerintah juga harus memastikan pasokan BBM tersedia secara stabil dan merata, tanpa antrean panjang di SPBU.
Di saat yang sama, pemerintah perlu menjaga kesehatan keuangan Pertamina agar perusahaan pelat merah tersebut tetap mampu menjalankan fungsi pengadaan dan distribusi energi secara berkelanjutan.
Paling penting ketersediaan BBM yang stabil, merata, tidak ada antrean. Dengan tetap memperhatikan komersialisasi dan keekonomian proyek dengan sistem subsidi silang,”
ujarnya.
Hadi menambahkan, kesehatan arus kas Pertamina menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kelancaran pengadaan energi, terutama dalam mengamankan pasokan minyak mentah maupun BBM.
Dengan tetap menjaga cash flow Pertamina sehat untuk mengamankan cargo crude maupun BBM,”
tutur Hadi.
Distribusi Harus Bersih
Pertamina Patra Niaga Tambah Pasokan BBM di Pulau Bali. (Sumber: Pertamina)
Selain menjaga stabilitas pasokan dan kesehatan keuangan Pertamina, Hadi menilai penegakan hukum terhadap penyimpangan distribusi BBM perlu dilakukan secara konsisten.
Langkah tersebut diperlukan untuk menekan kebocoran dalam penyaluran BBM sekaligus memastikan pasokan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dengan demikian, kemajuan menuju kemandirian energi semestinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Indikatornya antara lain pasokan BBM yang lebih merata, berkurangnya antrean di SPBU, serta tata kelola subsidi dan distribusi yang lebih efektif.
Tanpa perbaikan pada aspek-aspek tersebut, kebijakan impor BBM satu pintu berisiko hanya mengubah mekanisme pengadaan tanpa menjawab persoalan mendasar dalam ketahanan energi nasional.
