Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah (crude), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) agar Indonesia lebih leluasa memilih negara pemasok.
Skema baru ini membuka jalur kerja sama antarpemerintah (government-to-government/G2G) dan pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B), dengan Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan menangani pengadaan.
Selama ini Pertamina melakukan proses B2B, tendernya lama dan dengan Perpres ini kita melakukan G2G (Government-to-Government) dan G2B, artinya kita sekarang sudah bisa melakukan pilihan-pilihan negara mana saja kita akan ambil,”
kata Bahlil dalam konferensi pers di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.
Bahlil menjelaskan, mekanisme pengadaan sebelumnya mengandalkan transaksi antarbadan usaha (business-to-business/B2B).
Iklan
Menurut dia, proses tender yang panjang membuat Indonesia berisiko kehilangan pasokan meski Pertamina telah memperoleh penawaran dengan harga kompetitif.
Bahkan sudah menanggung harganya murah pun begitu sudah oke, sudah deal, ada negara lain yang membelinya lebih mahal, dikasih ke yang lebih mahal. Nah, ini kita belajar,”
Melalui skema baru tersebut, pemerintah akan memiliki ruang lebih besar untuk menjalin kesepakatan langsung dengan negara pemasok. Pengadaan energi nantinya melibatkan BLU yang ditugaskan untuk menjalankan mekanisme tersebut.
Kebijakan ini disiapkan di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi.
Pemerintah berharap mekanisme baru dapat memperluas pilihan sumber pasokan sekaligus menjaga ketersediaan energi untuk kebutuhan masyarakat dan industri.
Di sisi lain, Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi. Bahlil menyebut Indonesia masih mengimpor minyak mentah, tetapi tidak lagi mengambil pasokan dari kawasan Timur Tengah.
Sementara itu, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor, terutama dari Amerika Serikat.
Untuk solar, Bahlil menyatakan Indonesia tidak lagi mengimpor solar jenis CN 48. Namun, sebagian kebutuhan solar jenis CN 51 masih dipenuhi melalui impor. Indonesia juga masih mengimpor sejumlah jenis bensin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Pemerintah juga berupaya mencari mitra strategis baru untuk mengamankan pasokan energi. Bahlil menyampaikan rencana menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara pemasok, termasuk India dan China, guna membuka peluang kontrak jangka panjang.
Atas dasar itu, maka dengan Perpres ini… saya akan lebih leluasa untuk mencari negara-negara mana saja yang bisa kita kembangkan,”
imbuhnya.
Dengan mekanisme pengadaan yang lebih fleksibel, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko kegagalan transaksi dan memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik.
