Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kemendagri, Jakarta (sumber: Owrite/Anisa Aulia)
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membahas kondisi fiskal pemerintah daerah bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut membahas upaya membantu daerah yang mengalami kesulitan fiskal serta skema insentif untuk mendorong kinerja pemerintah daerah.
Kita membicarakan untuk daerah-daerah yang mungkin mengalami kesulitan fiskal, kita diskusi saja tadi, diskusi mencari solusi kira-kira daerah-daerah ini mana saja, kita identifikasi nanti ada tim teknis dari Dirjen Kementerian Keuangan, komunikasi dengan Dirjen Perimbangan dan Keuangan Daerah,”
ujar Tito dalam konferensi pers, Selasa, 27 Oktober 2026.
Tito menjelaskan, pemerintah akan mengidentifikasi daerah yang membutuhkan penanganan fiskal melalui koordinasi teknis antara Kemendagri dan Kementerian Keuangan.
Iklan
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tingginya porsi belanja pegawai dalam anggaran daerah.
Daerah-daerah terutama yang pembiayaan belanja pegawainya di atas 40-50 persen gitu ya. Meskipun program pemerintah pusat sangat banyak sekali sebetulnya,”
Menurut Tito, besarnya belanja pegawai dapat menjadi tantangan bagi daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah.
Selain mencari solusi bagi daerah yang mengalami tekanan fiskal, kedua kementerian juga membahas pemberian insentif untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Kemudian yang kita bicarakan juga adalah dalam rangka diantaranya pemberian insentif fiskal kepada daerah-daerah,”
tuturnya.
Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah ingin mendorong pemerintah daerah agar bekerja lebih optimal dalam mencapai indikator pembangunan yang telah ditetapkan.
Salah satu instrumen yang disiapkan adalah dana insentif fiskal sebesar Rp1 triliun pada 2027.
Anggaran tersebut merupakan bagian dari rencana dukungan pemerintah kepada daerah yang secara keseluruhan disiapkan sebesar Rp2 triliun, dengan Rp1 triliun lainnya berupa bantuan pemerintah melalui Kemendagri.
Kita ingin membuat supaya pemerintah daerah itu bekerja menuju arah pembangunan atau indikator pembangunan yang lebih baik. Salah satunya dengan dana insentif daerah yang ada dianggarkan saat ini di dalam APBN seperti yang telah ditetapkan kemarin Rp1 triliun sementara ini dan ini akan kita desain,”
jelas Suahasil.
Ia mengatakan, pemerintah masih merancang indikator yang akan digunakan sebagai dasar pemberian insentif tersebut.
Skema ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah menyelaraskan kebijakan dan programnya dengan target pembangunan yang telah ditentukan.
Pemerintah juga masih mematangkan mekanisme pelaksanaan dan penyaluran bantuan maupun insentif tersebut untuk tahun anggaran 2027.
