Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Ekonomi Bisnis

Pemprov Kalsel Ngeluh TKD-DBH Ditahan Pusat, Fiskal Daerah Tak Baik-baik Saja

Pencarian TKD dan DBH ke pemerintah daerah penting di tengah kondisi fiskal pemerintah daerah yang belum sepenuhnya kuat.

1 menit
Sumber di Google
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor (sumber: Owrite/Anisa Aulia)
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor (sumber: Owrite/Anisa Aulia)
Anisa Aulia

Oleh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mengeluhkan, dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih ditahan oleh pemerintah pusat. Total TKD yang masih ditahan sebesar Rp2 triliun, dan DBH sebesar Rp1 triliun.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor berharap DBH bisa dicairkan pemerintah pada tahun depan.

“TKD kita kan masih ditahan nih hampir Rp2 triliun, dan DBH kita Rp1 triliun. Mudah-mudahan di tahun-tahun depan sesegera mungkin DBH itu bisa dicairkan untuk daerah,”

kata Ariadi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.

Fiskal Daerah Tercekik

Ilustrasi Rupiah dan Pendapatan. (Sumber: Unsplash/ Defrino Maasy)
Ilustrasi Rupiah dan Pendapatan. (Sumber: Unsplash/ Defrino Maasy)

Ariadi menuturkan, pencarian TKD dan DBH penting di tengah kondisi fiskal pemerintah daerah yang belum sepenuhnya kuat, termasuk di tingkat kabupaten dan kota.

Iklan

“Karena ini pembiayaannya memang betul-betul fiskal daerah juga enggak begitu baik-baik banget ya termasuk kabupaten/kota,”

katanya.

Ia mengatakan, terbatasnya fiskal juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalimantan Selatan sendiri, mengandalkan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber PAD.

Butuh Dukungan Investasi dan Industri

Menurutnya dengan kondisi tersebut, aktivitas investasi dan industri dinilai berperan penting dalam menopang perekonomian daerah. Sebab, saat investasi tidak masuk dan kegiatan industri tidak berjalan optimal, maka kemampuan masyarakat untuk membayar pajak akan terpengaruh.

“Problemnya kan pendapatan PAD kita hanya dari pajak kendaraan bermotor. Ya jadi kalau investasi tidak masuk, industri tidak berjalan, maka orang tidak bisa bayar pajak, gitu ya. Makanya kita ingin dorong kawasan industri kita di daerah itu tetap berkembang sehingga apa namanya daya beli masyarakat juga bisa lebih meningkat,”

tuturnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Anisa Aulia adalah jurnalis di OWRITE dengan pengalaman lebih dari 4 tahun di VIVA.co.id dan Liputan6.com. Selama karirinya meliput ekonomi

  • Redaktur

    Dusep Malik

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.