Sah! Demutualisasi BEI Disetujui Pemegang Saham

“Pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 tahun 2026, tentang pemegang saham Bursa Efek,”

jelasnya.

Jeffrey menuturkan, dalam proses itu perseroan mengusulkan perubahan pada sejumlah ketentuan anggaran dasar. Namun, demutualisasi katanya baru akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan persetujuan pemberitahuan dari Kementerian Hukum.

“Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku perubahan anggaran dasar perseroan tersebut berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia,”

tuturnya.

Amanat UUP2SK

Adapun demutualisasi BEI merupakan mandat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).

Melalui UU tersebut ada tiga lembaga negara yang memungkinkan menjadi pemegang saham BEI hal itu diantaranya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).