Ramai Soal Pembalut Dikenakan Pajak, Pengamat Kebijakan Publik Respons Begini

​Achmad menggambarkan pengenaan PPN pembalut layaknya negara yang sengaja memasang gerbang pembayaran pada akses jalan tunggal yang wajib dilalui warga setiap bulan, tanpa memberikan pilihan alternatif.

Adapun dampak beban pajak ini dinilai paling brutal dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.​

Ia menyebut netralitas aturan hukum tidak serta-merta menghasilkan keadilan ekonomi di lapangan, sebab beban pengeluaran tersebut hanya ditanggung oleh kelompok populasi tertentu.

“DJP memang benar ketika menyatakan bahwa PPN pembalut bukan pajak yang secara khusus ditujukan kepada perempuan. Namun, netralitas dalam rumusan hukum tidak selalu menghasilkan netralitas dalam dampak ekonomi,”​

tutur Achmad.

Desak Ubah Cara Pandang

Oleh karena itu, Achmad mendesak pemerintah untuk segera mengubah cara pandangnya dalam merumuskan kebijakan perpajakan nasional.

Menurutnya, pembebasan pajak atas produk sanitasi menstruasi adalah bentuk perlindungan dasar terhadap martabat warga negara.​

“Menstruasi bukan pilihan. Memenuhi kebutuhannya adalah keharusan. Memungut pajak atasnya merupakan pilihan kebijakan. Dan pilihan kebijakan itu seharusnya diubah,”

tegas Achmad.