Kebijakan PPN Pembalut: Buta Gender, Abai Hak Dasar Perempuan

Putu menilai kebijakan pajak seharusnya turut mempertimbangkan perspektif gender dan hak asasi manusia. Sebab, akses terhadap produk menstruasi yang terjangkau berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga martabat perempuan.

“Akses yang terjangkau ke produk menstruasi berkaitan dengan hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan martabat, serta hak asasi manusia,”

ujar dia.

Pemungutan pajak terhadap pembalut juga perlu dilihat dari sisi penghormatan negara terhadap kebutuhan dasar perempuan. Legalitas suatu pungutan tidak serta-merta menghilangkan persoalan keadilan yang mungkin muncul dari penerapannya.

“Negara memang tidak melarang perempuan menstruasi, namun negara melakukannya lewat pemungutan pajak pada produk pembalut yang harus dipenuhi perempuan setiap kali mereka memenuhi kebutuhan dasar. Ini soal keadilan fiskal dan penghormatan terhadap martabat perempuan,”

terang Putu.

Tanggungan

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan pembalut termasuk Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai PPN dan belum masuk kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan.

Tarif PPN yang berlaku sebesar 12 persen dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Dengan skema tersebut, beban efektif PPN yang ditanggung konsumen setara dengan 11 persen.